Terungkap Potongan Donasi ACT Lebih Besar dari Ketentuan Pemerintah, Capai 13,7 Persen
Nasional
Dugaan Penyelewengan Dana ACT

Lembaga ACT sebelumnya diduga terlibat dalam kasus penyelewengan dana. Kini bahkan terungkap besaran potongan donasi yang dilakukan ACT lebih besar dari ketentuan pemerintah.

WowKeren - Lembaga Aksi Cepat Tanggap alias ACT baru-baru ini menjadi sorotan publik usai majalah Tempo memberitakan bahwa lembaga tersebut diduga terlibat dalam kasus penyelewengan dana umat. Alhasil, tagar #JanganPercayaACT hingga pelesetan "Aksi Cepat Tilep" pun masuk ke dalam jajaran trending topic di Indonesia.

Kini terungkap bahwa ACT melakukan potongan donasi yang dikumpulkan oleh yayasannya sebesar 13,7 persen. Jumlah potongan donasi ini pun diketahui melebihi dari peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Sebagaimana diketahui, menurut peraturan pemerintah, besaran potongan donasi lebih kecil daripada yang dilakukan oleh ACT yakni maksimal 10 persen. Menurut informasi yang didapat dari situs Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terdapat peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Sumbangan.

Adapun pasal dalam PP tersebut yang mengatur bahwa pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan paling banyak 10 persen itu terdapat pada Pasal 6. "1) Pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan," bunyi PP Nomor 9 Tahun 1980 Pasal 6, dilihat Selasa (5/7).


Sementara itu, Ibnu Khajar selaku Presiden ACT sebelumnya telah mengakui bahwa pihaknya mengambil potongan donasi sebesar 13,7 persen dari total dana yang terkumpul. Ibnu menyampaikan hal tersebut dilakukan guna biaya operasional gaji pegawai.

Ibnu kemudian mengungkapkan bahwa pemotongan dana untuk gaji dari donasi tersebut telah dilakukan sejak tahun 2017 lalu hingga 2021. "Kami sampaikan bahwa kami rata-rata operasional untuk gaji karyawan atau pegawai ACT dari 2017-2021, rata-rata kami ambil 13,7 persen," ungkap Ibnu dalam konferensi pers pada Senin (4/7).

"Kepatutannya gimana? Seberapa banyak kepatutan untuk lembaga mengambil dana untuk operasional?" lanjut Ibnu. Ibnu menilai apabila zakat, batas maksimalnya adalah 12,5 persen atau 1/8, maka hal tersebut sah-sah saja untuk dilakukan.

Akan tetapi, yang menjadi permasalahan adalah ACT bukan lah lembaga yang menghimpun dana zakat, melainkan donasi di luar zakat. Namun ACT malah menjadikan besaran maksimal potongan zakat sebagai patokan.

(wk/tiar)


You can share this post!

Related Posts