Pemprov DKI Jakarta Kerap Jalin Kerja Sama dengan ACT, Wagub: Tentu Akan Evaluasi
Instagram/arizapatria
Nasional
Dugaan Penyelewengan Dana ACT

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria ikut menanggapi kabar dugaan penyelewengan dana umat yang dilakukan ACT. Pasalnya, Pemprov DKI juga kerap menjalin kerja sama dengan ACT.

WowKeren - Pemprov DKI Jakarta jadi salah satu yang beberapa kali bekerja sama dengan ACT (Aksi Cepat Tanggap), lembaga kini tengah terlibat dugaan kasus penyalahgunaan dana umat. Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria menyebut pihaknya juga telah menerima informasi mengenai kasus yang menimpa ACT.

"Belakangan kita mendapat informasi ada pimpinan yang dianggap bermasalah, tentu nanti kita akan liat ke depan. Kita tentu akan melakukan evaluasi semuanya sejauh mana masalahnya sesungguhnya," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Senin 4 Juli 2022.

Sementara itu, terkait sejumlah kerja sama yang dilakukan DKI Jakarta dengan ACT, Riza mengaku tidak ada masalah. Termasuk kerja sama yang masih berjalan hingga saat ini.

"Selama ini kita bekerja sama dan selama ini tidak masalah, semuanya baik-baik saja dengan ACT," ungkap Riza Patria.


Salah satunya adalah kerja sama untuk program kurban di perayaan Hari Raya Idul Adha tahun ini. Riza menuturkan bahwa sejauh tidak ditemukan masalah dalam perkembangan kasusnya, karena itu kerja sama akan tetap dilanjutkan.

"Termasuk kurban tidak ada masalah. Di satu sisi, sama kami kan tidak ada masalah, baik-baik saja. ACT dengan lain kalau ada masalah itu urusan ACT dengan yg lain ya. Yang penting selama ini dengan Jakarta, dengan Pemprov berhubungan baik tidak ada masalah," tegas Riza Patria.

Sementara itu diketahui bahwa ACT saat ini terlibat dugaan kasus penyalahgunaan dana donasi umat. Kasus itu terungkap lewat informasi yang diberitakan majalah Tempo. Dugaan adanya penyelewengan dana itu terungkap lewat laporan berjudul "Aksi Cepat Tanggap Cuan" di majalah Tempo edisi Sabtu (2/7).

Tak hanya, itu, ACT juga diduga ikut mendanai aktivitas terorisme di luar negeri. Dugaan tersebut muncul dari hasil analisa PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). PPATK mengungkap indikasi ada transaksi bermasalah. Mulai dari transaksi yang mengarah pada pendanaan terorisme hingga untuk kepentingan pribadi.

"Transaksi mengindikasikan demikian (untuk kegiatan terorisme). Namun perlu pendalaman oleh penegak hukum terkait," punkgas Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana.

(wk/amel)


You can share this post!

Related Posts