Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis Sumadilaga mengungkapkan bahwa untuk jangka panjang hingga 2024, proyeksi anggaran pembangunan IKN Nusantara mencapai Rp 43,73 triliun.
- Bertilia Puteri
- Kamis, 04 Agustus 2022 - 14:53 WIB
WowKeren - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur disebut-sebut akan dimulai pada bulan Agustus 2022 ini. Kementerian PUPR lantas meminta tambahan anggaran sebesar Rp 5 triliun hingga Rp 6 triliun pada tahun 2023 untuk membangun IKN Nusantara.
"PUPR sejauh ini sudah memiliki anggaran di DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) awal APBN beberapa ratus miliar atau bahkan mencapai Rp 1 triliun, tapi dalam perjalanan sedang meminta tambahan mungkin sekitar Rp 5 triliun-Rp 6 triliun," jelas Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, pada Kamis (4/8).
Usulan tambahan anggaran dari Kementerian PUPR tersebut kini tengah diproses oleh Kemenkeu. Mengingat anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun Kawasan Inti Pusat Pemerintahan alias KIPP.
"(Tambahan anggaran) tentu untuk membangun kawasan inti pusat pemerintah," katanya.
Sebelumnya, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis Sumadilaga menjelaskan bahwa hitungan kebutuhan dana awal yang diajukan pihaknya untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp 5 triliun. Sedangkan untuk jangka panjang hingga 2024, proyeksi anggaran pembangunan IKN Nusantara mencapai Rp 43,73 triliun.
"Untuk 2022 sekitar 5 triliun (dana yang diajukan)," tutur Danis kepada detikcom, Rabu (3/8).
Ia menjelaskan bahwa pendanaan awal masih berasal dari APBN. Pasalnya, pembangunan yang akan dilakukan di tahap awal baru berupa infrastruktur dasar.
"Kalau yang kami kerjakan dengan APBN karena ini infrastruktur dasar semua. Mungkin nanti kalau ada rumah sakit, universitas itu bisa investasi," paparnya.
Di sisi lain, Kementerian PUPR telah melanjutkan kerjasama dengan Korea Selatan dengan memperpanjang MoU Kerja Sama Teknis Pemindahan Ibukota dan Pembangunan IKN Nusantara. Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, perpanjangan MoU tersebut dilakukan untuk memperkuat kerjasama konkret dengan pemerintah Korsel demi mendukung pembangunan infrastruktur di IKN Nusantara.
"Dalam mempersiapkan konstruksi di IKN, kami perlu belajar dari Korea Selatan terkait sistem teknologi cerdas di IKN dan saya berharap dukungan ini dapat terwujud di bawah MOU yang akan ditandatangani saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Korea pada hari Kamis, 28 Juli 2022 kemarin," tutur Basuki beberapa waktu lalu.
(wk/Bert)
