Soimah menjadi sorotan mengeluhkan soal petugas pajak memperlakukan seniman itu seperti koruptor atas harta yang dimilikinya. Kini viral, pejabat dari instansi terkait buka suara mengapa membutuhkan banyak nota.
- Intan Maharani
- Minggu, 09 April 2023 - 14:55 WIB
WowKeren - Baru-baru ini, viral pengakuan Soimah membeberkan perlakuan tidak mengenakkan dari petugas pajak. Merasa diperlakukan bak koruptor, seniman multitalenta itu tidak hanya didatangkan debt collector melainkan juga ditagih nota untuk setiap transaksi ketika membantu saudaranya.
Kepada Butet Kertaradjasa, Soimah menceritakan bagaimana petugas pajak meminta nota untuk membuktikan bahwa dirinya membantu keluarga pakai uang sendiri. Untuk itu, Soimah tidak habis pikir karena mencatat bantuan tidaklah lazim.
"Mosok aku bantu sedulur-sedulur (saudara-saudara) dijaluki nota, jadi nggak percaya. 'Mosok bantu sedulur gedene semene (Masak, bantu saudara kok besarnya segini)'. Yo sakkarepku to (terserah aku dong)," kata Soimah dikutip dari video YouTube Mojokdotco pada Minggu (9/4).
Kala itu, Soimah merasa hanya ingin membantu menyenangkan keluarga. Sehingga motif kecurigaan petugas pajak menurutnya sangat tidak bisa dipahami.
"Waktu itu saya awal-awal sukses, saya banyak duit ya tugas pertama saya adalah membahagiakan keluarga, membantu keluarga. Mosok aku membantu keluarga nggak boleh? Ya itu dijaluki nota," bebernya.
Karena perlunya nota untuk diserahkan pada petugas pajak, Soimah sampai berterngkar dengan sang suami. Apalagi nota-nota itu dibutuhkan setiap tahun.
"Setiap tahun, saya padu karo bojoku (aku bertengkar dengan suamiku). Ya kan yang ngurusin apa, dia yang mumet," ujar Soimah. "Aku stres ngurusin nota. Setiap tahun ngurusin nota hanya untuk pajak saja. Lah yang saya urusi kan banyak. Bojoku laporan ini, ini, nggak percaya, semua harus pake nota. Otakku ini urusi nota terus."
Mengenai pengakuan Soimah Pancawati yang viral, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menjelaskan kronologi pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melakukan berbagai tugasnya ke kediaman Soimah. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, DJP Kemenkeu Dwi Astuti menjelaskan kejadian tahun 2015 itu adalah sebatas KPP Pratama Bantul melakukan validasi nilai atas pendopo Soimah.
"Validasi dilakukan kepada penjual, bukan pembeli rumah, untuk memastikan bahwa nilai transaksi yang dilaporkan memang sesuai dengan ketentuan, yaitu harga pasar yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya," papar Dwi Astuti dilansir dari Detik.com pada Sabtu (8/4).
Sebelumnya, simpati megalir pada Soimah yang mendapat perlakuan demikian dari petugas pajak. Nama Soimah bahkan muncul di urutan pertama Trending Topic Twitter paada saat itu.
(wk/inta)
