WowKeren - Kementerian Luar Negeri telah memulangkan 106 WNI jamaah haji yang menggunakan paspor Filipina dalam dua kloter. Kepulangan mereka didampingi oleh Tim Perlindungan WNI KBRI Manila, dan diserahterimakan oleh Kementerian Luar Negeri kepada Kementerian Agama untuk ditampung sementara di Asrama Haji, Pondok Gede.

Di asrama haji, mereka diperiksa oleh Bareskrim Polri dan Ditjen Imigrasi Kemhukham untuk memastikan kejadian serupa tidak terjadi lagi. Para WNI itu pun lolos dari hukuman.

"Apa yang dilakukan para WNI adalah pelanggaran serius dalam hukum Filipina. Namun atas upaya diplomasi yang dilakukan Pemerintah, mereka dilepaskan dari tuntutan hukum dan dapat dipulangkan," kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu RI, Lalu Muhamad Iqbal kepada media, Jumat, 21 Oktober.

Menurut Iqbal, sebenarnya apa yang dilakukan oleh para jamaah adalah tindakan pidana. Tapi upaya dilakukan oleh berbagai pihak agar para jamaah diposisikan sebagai korban. Upaya diplomasi ini bahkan juga dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ketika Presiden Filipina Rodrigo Duterte datang ke Indonesia.

"Bahkan Presiden Jokowi ketika bertemu dengan Presiden Duterte pada September lalu juga mengangkat isu ini. Sehingga Presiden Duterte menetapkan bahwa mereka tidak akan dituntut dan mereka dijadikan victim atau korban sehingga proses pemulangannya kita lakukan," jelasnya.

"Tapi kita perlu sampaikan pesan pada masyarakat kita ini adalah kejadian terakhir. Jadi kita sudah mengupayakan mereka bisa pulang, tapi ini tidak boleh terulang lagi. Kalau sampai ini terulang lagi tidak ada jaminan mereka dapat dibebaskan dari jeratan hukum di Filipina," lanjut Iqbal.

"Karena itu kita harapkan pesan ini dapat sampai ke masyarakat hingga mereka yang sudah terlanjur bayar untuk menunaikan ibadah haji melalui jalan ini, kami sampaikan bahwa tidak ada jaminan kalau hal ini terjadi lagi mereka dapat lolos dari jeratan hukum di Filipina," pungkasnya.