WowKeren - Walau saat ini masih non-aktif menjadi Gubernur DKI Jakarta, namun Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tetap berupaya menyadarkan masyarakat DKI Jakarta untuk menghindari korupsi di segala tingkatan pemerintahan. Berbekal pengalamannya sebagai Gubernur DKI, Ahok mengatakan bahwa solusi paling baik untuk memberantas korupsi adalah dengan menerapkan transparansi. Ahok mengaku telah menerapkan prinsip transpransi itu hingga ke tingkat paling bawah, seperti lurah dan camat, selama ia memimpin Ibu Kota.

"Saya mulai meminta semua pejabat eselon hingga eselon IV hingga lurah itu melaporkan LHKPN, sehingga saya tahu persis lurah ini kekayaannya berapa," cerita Ahok di Rumah Lembang, Menteng, Selasa, 6 Desember. "Dulu eselon IV enggak perlu lapor, padahal nyolong paling gede itu di eselon IV dan eselon III."

Menurut Ahok, PNS di tingkat kelurahan dan kecamatan paling rawan melakukan tindak pidana korupsi karena banyaknya proyek yang bersinggungan langsung dengan warga. Lurah dan camat juga dinilainya paling dekat dengan warga sekitar sehingga rawan ditawari uang suap untuk berbagai perizinan.

Pria yang tengah terlibat kasus dugaan penistaan agama ini mengatakan, semua pejabat pemerintah harus bersedia transparan dalam hal pemberian izin dan harus bersedia membuka semua data kepada masyarakat umum. "Itu yang selalu saya contohkan kepada PNS DKI dengan cara menyebarkan isi rapat-rapat di Pemprov DKI Jakarta melalui Youtube," tegas Ahok.

Upaya lain yang dilakukannya adalah dengan menerapkan sistem pembayaran non-tunai untuk setiap transaksi di Pemprov DKI. "Karena kalau siapa pun yang mau jadi pejabat, dia harus jadi orang yang paling banyak melayani," pungkas Ahok.