WowKeren - Kasus dugaan korupsi e-KTP yang kabarnya menjerat sejumlah nama besar tengah menjadi sorotan. Bahkan beberapa waktu lalu, nama Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga sempat diisukan terlibat.

Dalam pernyataannya baru-baru ini, Ahok kembali menegaskan jika dirinya tidak terlibat dalam kasus tersebut. Cagub DKI ini mengatakan jika saat e-KTP disahkan dirinya sudah tak lagi menjadi anggota DPR.

"Nggak. Waktu kasus ini kan saya sudah keluar (sudah menjadi cawagub DKI bersama Joko Widodo). APBN-P 2012 kan saya sudah keluar," ujar Ahok.

Ahok mengatakan jika dirinya adalah pihak yang paling keras menentang gagasan e-KTP. Gubernur Petahana ini mengatakan jika untuk pendataan penduduk Indonesia lebih baik menggunakan rekening di Bank Pembangunan Daerah.

"Karena gue nggak pernah terima duit dari dulu. Dan kamu kalau lihat berita, rekaman yang ada di DPR, saya paling keras. Malah saya katakan, kita nggak perlu bikin e-KTP sendiri," terangnya. "Kenapa kamu nggak mau numpang di Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia. Begitu kamu mau tinggal di mana, kamu datangi (banknya). Kalau takut dobel KTP, kita kasih saja dua NPWP, mau nggak. Sederhana cara kontrolnya. Bank lebih bagus sistemnya. BI kontrol orang dengan baik. Jadi sebenarnya perlu nggak (e-KTP). Terus kalau daerah yang nggak terjangkau bank, kan ada BRI sampai unit desa terkecil."

Lebih lanjut, Ahok juga mengungkap jika dirinya sempat ditawari untuk pindah ke Komisi II. Menurutnya hal itu terjadi terkait dengan revisi Undang-Undang Pilkada.

"Ya, dulu saya ditawari. Saya mau komisi mana, ya sama saja," jelas Ahok. "Itu gara-gara mungkin Undang-Undang Pilkada. Saya mau masukkan pasal pembuktian terbaik harta buat yang mau nyalon. Jadi, kalau mau jadi kepala daerah, kamu daftarkan harta, harus berlaku UU Nomor 7 Tahun 2006. Di situ disebutkan, kalau kamu nggak bisa membuktikan harta kamu dari mana, itu disita oleh negara. Saya bilang, kalau mau adil, siapa pun yang mau jadi pejabat harus membuktikan asal-muasal hartanya."