Jokowi meminta agar proses hukum tidak diartikan sebagai kriminaliasi ulama.
- Wahyu
- Rabu, 19 Desember 2018 - 15:11 WIB
WowKeren - Penangkapan Bahar bin Smith membuat pihak Gerindra angkat bicara. Lewat akun Twitter miliknya, Fadli Zon selaku Wakil Ketua Umum Partai Gerindra menyindir pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah melakukan kriminalisasi ulama.
Terkait tuduhan tersebut, Jokowi memberi tanggapan. Menurutnya, penangkapan ulama yang melakukan tindak penganiayaan merupakan bagian dari proses hukum sehingga tidak bisa diartikan sebagai kriminalisasi ulama. Sehingga, pelakunya harus berurusan dengan pihak berwajib, bukan dengan dirinya.
“Ini jangan sampai karena ada kasus hukum terus yang disampaikan adalah kriminalisasi ulama,” kata Jokowi saat bersilaturahmi dengan ulama se-Madura di Bangkalan, Rabu (19/12). “Misalnya mohon maaf, kalau ada yang memukuli orang, urusannya dengan polisi bukan dengan saya. Iya nggak?”
Ia menambahkan, dirinya akan bertindak jika ada ulama yang justru diperkarakan tanpa terbukti terlibat kasus hukum. Menurut Jokowi, jika menganiaya orang hingga terluka parah tentu itu sudah masuk ke ranah kepolisian.
“Masa mukuli sampai berdarah-darah? Ya saya sih nggak ngerti. Pasti polisi bertindak kan kalau ada kasus-kasus hukum seperti itu,” tambah Jokowi. “Kalau tidak ada kasus, tahu-tahu kena masalah hukum, itu namanya kriminalisasi. Itu saya urus pasti. Tapi kalau ada kasus hukumnya, ya kita sulit.”
Jokowi sendiri tidak setuju jika dirinya disebut anti ulama. Pasalnya selama ini, ia sering menjalin koneksi dengan para ulama. Bahkan setiap kunjungan ke daerah, ia selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi pondok pesantren.
“Saya itu masuk ke ponpes beberapa kali,” ujar Jokowi. “Hari ini dengan ulama. Kemarin saya masuk ke Ponpes Tebuireng, Ponpes Tambakberas, Ponpes Darul Ulum, Ponpes Bahrum Ulum.”
Tak cukup sampai di situ, bukti bahwa Jokowi tidak anti terhadap ulama adalah dengan diterbitkannya Keputusan Presiden tentang Hari Santri yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober. Jika memang ia anti ulama, tidak mungkin ada Hari Santri.
“Yang menerbitkan Keppres Hari Santri tanggal 22 Oktober itu siapa?” tanya Jokowi. “Lho kalau kita anti-ulama, nggak mungkin ada Hari Santri.”
Menurut Jokowi, tuduhan kriminalisasi ulama terhadapnya merupakan fakta yang diputarbalikkan. Hal ini mengingat Ma’ruf Amin yang merupakan calon pasangannya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 nanti adalah ketua MUI.
“Dan juga (calon) wakil presiden. Kita milih saja wakil presiden KH Ma'ruf Amin,” jelas Jokowi. “Beliau Ketua MUI. Beliau juga Rais Aam di Nahdlatul Ulama. Lha kok dibalik-balik.”
(wk/wahy)
