WowKeren - Pemerintah Indonesia cenderung bersifat netral terhadap kasus penindasan muslim Uighur di Provinsi Xianjiang, Tiongkok. Sikap pemerintah yang seperti ini memicu reaksi protes dari berbagai pihak, terutama Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Juru bicara BPN Prabowo-Sandi, KH Irfan Yusuf (Gus Irfan), mengaku cukup kecewa dengan sikap pemerintah Jokowi. Ia menganggap bahwa pemerintah bersikap seperti itu karena terhalang oleh masalah utang.

“Pemerintah sekarang itu tersandera oleh gelombang investasi dan utang itu,” kata Gus Irfan dilansir detikcom pada Jumat (21/12). “Sehingga tidak berani menyuarakan sesuatu yang berkaitan dengan China.”

Selain menyoroti pemerintah, Gus Irfan juga mempertanyakan sikap Nahdlatul Ulama (NU) yang masih bungkam terkait kasus Muslim Uighur. Padahal, sebagai ormas Islam NU harusnya ikut menyuarakan ketidakadilan yang dialami oleh etnis Uighur.

“NU sebagai ormas Islam terbesar kok tidak bersuara sama sekali, sementara Muhammadiyah sudah berteriak soal ini,” tanya Gus Irfan. “Saya berharap NU juga ikut bersuara soal ini. Supaya didengar pemerintah Tiongkok. Kalau Muhammadiyah omong, NU omong, mau tidak mau pemerintah juga harus ikut omong tanpa mempertimbangkan utang dan sebagainya.”

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama muslim. Sehingga, peristiwa penindasan terhadap kaum muslim di Uighur cukup membuat rakyat gerah.

Gus Irfan khawatir, jika pemerintah tidak segera mengambil langkah tegas maka rakyat akan bertindak dengan caranya sendiri. “Kalau pemerintah tidak merespons isu minoritas muslim Uighur ini, saya khawatir masyarakat sendiri yang merespons” kata Gus Irfan.

Selain Gus Irfan, reaksi yang sama juga dilontarkan oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Ia memaksa pemerintah untuk segera turun tangan. Jangan hanya karena Indoensia berutang ke Tiongkok, lantas membuat pemerintah menutup mata.

Lebuh jauh lagi, Fadli menambahkan bahwa sikap diam pemerintah atas dugaan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Tiongkok merupakan bentuk penghianatan terhadap UUD 1945. Hal itu juga dinilai Fadli menghianati politik luar negeri Indonesia.

“Pemerintah jangan takut dengan Cina karena ada investasi atau utang dalam bentuk proyek,” papar Fadli dilansir bbc pada Jumat (21/12). “Ini membuat kita tidak mau ikut campur dan menutup mata. Ini bahaya, pengkhianatan terhadap UUD 1945 dan politik luar negeri kita," tukasnya.”

Di lain sisi, tak bisa dipungkiri bahwa utang Indonesia ke Tiongkok juga sangat banyak. Selain itu, Tiongkok juga merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia. Nilai investasinya mencapai 1.8 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 26 triliun rupiah.