WowKeren - Dalam peringatan Hari Pers nasional 2019, Presiden Joko Widodo alias Jokowi menerima penghargaan Kemerdekaan Pers. Penghargaan tersebut diberikan karena Jokowi dianggap mampu menjamin kebebasan pers.

Hal itu dikemukakan oleh Penanggung Jawab peringatan Hari Pers Nasional Margiono. Ia mengatakan bahwa presiden memiliki kepedulian dalam upaya mengembangkan pers nasional.

"Biarkan ini keinginan dari kami untuk memberikan apresiasi kepada pejabat tertinggi negara," kata Margiono dilansir dari Menpan.go.id pada Senin (11/2). "Karena tidak pernah mencederai kehidupan pers dan selalu mendukung kemerdekaan pers."

Namun, hal ini justru disikapi secara negatif oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Fadli menganggap bahwa pemberian penghargaan kebebasan pers untuk Jokowi adalah hal yang sangat ironis. Sebab, hal itu dinilainya tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

"Sangat ironis," kata Fadli lewat akun Twitter miliknya pada Sabtu (9/2). "Ini seharusnya membuat insan pers merasa prihatin."

Adapun penilaian Fadli tersebut bukan tanpa alasan. Jokowi pernah membuat kebijakan terkait pemberian potongan hukuman atau remisi pada otak pembunuhan wartawan Radar Bali. Yang mana, kebijakan tersebut menuai protes dari masyarakat hingga kemudian dibatalkan. Oleh sebab itu, Fadli melihat bahwa pemberian penghargaan tersebut sangatlah tidak pantas.

"Selain itu masih hangat pemberian remisi terhadap otak pembunuhan wartawan Radar Bali yang membuat banyak orang marah," lanjut Wakil Ketum Gerindra tersebut. "Penghargaan kepada Pak Jokowi itu memang pantas dikritik."

Bukan hanya itu, pemberian penghargaan tersebut pada Jokowi semakin ironis dengan berkaca pada fenomena blackout terkait pemberitaan alumni 212. Fadli menuturkan bahwa pers seharusnya bisa difungsikan sebagai kontrol terhadap pemerintah.

Sebab lewat pers inilah rakyat dapat menyampaikan kritik dan aspirasi mereka untuk pemerintah. Sedangkan pers yang ada saat ini, menurut Fadli, lebih banyak berpihak pada penguasa.

"Sebagai penyambung lidah publik, tentunya jadi memprihatinkan," lanjut Fadli. "Ketika sebagian pers hari ini lebih banyak hadir sebagai brosurnya penguasa, dan bukannya sebagai watch dog yang mengawasi jalannya pemerintahan."