Nasional

Pemerintah terus berupaya memperbaiki pengelolaan BPJS dengan menyuntikkan sejumlah dana secara berkala.

• Zodiak Yanuarita
• Selasa, 12 Februari 2019 - 15:58 WIB

WowKeren - Banyaknya tunggakan BPJS dalam pembayaran farmasi maupun tenaga medis membuat badan usaha milik pemerintah yang satu ini tidak mampu memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal untuk pesertanya. Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara.

Jokowi menegaskan bahwa pemerintah selama ini tidak pernah telat dalam memberikan dana untuk BPJS. Di awal Februari, pemerintah telah mengucurkan dana sebanyak Rp 6,38 triliun untuk BPJS. Hal itu disampaikan olehnya saat menghadiri Rapat Kerja Nasional Tahun 2019 di ICE BSD, Tangerang Selatan, Selasa (12/2).

"Jangan dipikir pemerintah itu telat, tidak," ujar Jokowi saat memberikan sambutan di ICE BSD, Tangerang Selatan, Selasa (12/2). "Rp 6,38 triliun sedang kita kirimkan ke BPJS."

Jumlah itu belum semuanya sebab di awal Maret nanti pemerintah juga berencana untuk menyuntikkan dana kembali sebesar Rp 2,1 triliun. Lalu, di awal bulan berikutnya Jokowi juga mengatakan akan mengucurkan anggaran lagi untuk BPJS sekitar Rp 6,3 triliun.

"Kemudian awal Maret nanti akan kita kirim lagi Rp 2,1 triliun," lanjut Jokowi. "Awal April akan kita kirimkan lagi Rp 6,3 triliun."

Penyaluran dana tersebut, kata Jokowi, tidak bisa dilakukan begitu saja. Sebab, harus melalui audit BPKP terlebih dahulu.

"Tapi melalui audit BPKP," tegas Jokowi. "Ya diaudit dulu masa langsung kiram kirim, kiram kirim. Enak banget. Audit BPKP, tapi kurang lebih angkanya itu."

Ia tidak ingin jika ada pihak yang menganggap pemerintah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya. Termasuk dalam pembayaran iuran PBI. Pemerintah sangat disiplin dalam membayar PBI. Sebab menurut Jokowi, utang BPJS yang tinggi berasal dari pekerja informal.

"Jangan sampai kewajiban-kewajiban pemerintah dianggap lalai. Ndak. PBI tuh tidak pernah namanya terlambat," papar Jokowi. "Dan tadi sudah disampaikan pemerintah disiplin membayar iuran PBI. Dibayar di depan. Karena saya tahu bahwa sumber defisit terbesar di BPJS ini berasal dari pekerja informal, kemudian disusul yang bukan pekerja."

Jokowi menuturkan bahwa pemerintah akan terus berupaya untuk membantu memperbaiki pengelolaan BPJS. "Pemerintah akan terus membantu menyehatkan dalam pengelolaan BPJS Kesehatan kita," imbuh mantan Gubernur DKI Jakarta itu.