Jusuf Kalla menjelaskan bahwa orang-orang masih mengasosiasikan Ahok dengan kasus penistaan agama yang menimpanya.
- Bertilia Puteri
- Selasa, 12 Februari 2019 - 20:01 WIB
WowKeren - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, diketahui kembali ke dunia politik setelah bebas dari rumah tahanan Mako Brimob. Ahok kini telah resmi bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
PDIP sendiri merupakan partai pengusung paslon nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Jusuf Kalla, pun buka suara soal Ahok.
"Kalau saya ditanya sebagai Ketua Dewan Pengarah," tutur Jusuf Kalla di kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (12/2). "Jangan (Ahok masuk TKN)."
Bukannya tanpa alasan, Jusuf Kalla menjelaskan bahwa orang-orang masih mengasosiasikan Ahok dengan kasus penistaan agama yang menimpanya. Sehingga hal tersebut bisa berdampak buruk bagi citra Jokowi.
"Bahwa bisa berakibat lagi orang mengingat bahwa 'oh ini Pak Jokowi dukung orang yang penista agama', kan bahaya itu, bisa mengurangi suara," terang Jusuf Kalla. "Apa saya bilang nanti, jadi lebihlah tenang-tenang. Toh pemilu lagi 2 bulan, juga efeknya tidak akan banyak."
Jusuf Kalla menilai bahwa bergabungnya Ahok dengan PDIP bisa memiliki efek negatif dan positif. Ada suara yang bertambah, ada pula suara yang bisa tergerus.
"Tentu ada yang menambah, ada yang tergerus, bagi Ahoker mungkin menambah. Tapi bagi yang konsisten dengan apa yang terjadi pada Ahok tentu tidak mau memilih," jelas Jusuf Kalla. "Ya lebih baik, Ahok seperti inilah (santai dulu), tenang-tenanglah Pak Ahok, jalan-jalan dulu, atau apa. Karena dia, Ahok kan sudah 4 kali juga pindah partai."
Diketahui, Ahok telah resmi bergabung dengan PDIP pada 26 Januari 2019, 2 hari setelah bebas dari Mako Brimob. Ahok mengaku sudah berdiskusi dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
PDIP dipilih Ahok karena dirasa sesuai dengan ideologi yang dimilikinya. "Memang sesuai dengan garis ideologi perjuangan saya," kata Ahok di Denpasar, pada Jumat (8/2).
(wk/Bert)
