Laode meminta Kemenag untuk merekrut pejabat dengan sistem yang transparan agar tidak mengulangi kasus serupa.
- Zodiak Yanuarita
- Selasa, 19 Maret 2019 - 16:22 WIB
WowKeren - Kasus korupsi bisa datang dari mana saja tak terkecuali Kementerian Agama (Kemenag). Baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan kasus jual beli jabatan yang melibatkan unsur Kemenag. Kasus itu juga menyeret nama Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy.
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif sangat menyayangkan hal ini. Sebab menurutnya, Kemenag seharusnya bisa menjadi contoh yang baik bagi lembaga lainnya. Kemenag harusnya bisa menjadi kementerian yang paling bersih bebas dari masalah korupsi. Hal ini sangatlah ironis mengingat Kemenag adalah lembaga kementerian yang fokus untuk mengurusi masalah keagamaan.
"Kementerian Agama itu seharusnya kementerian yang paling bersih dan harus menjadi contoh," kata Laode di Gedung Penunjang KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (18/3). "Bahkan harus menjadi contoh dari KPK sendiri."
Ia kemudian membandingkan sekolah-sekolah yang ada di bawah Kemenag maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Menurut Laode, pengelolaan sekolah yang ada di bawah naungan Kemendikbud jauh lebih baik daripada yang ada di bawah Kemenag sendiri. Data tersebut berdasarkan hasil yang didapat dari riset Direktorat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KPK.
"Tim Litbang KPK menyimpulkan, sekolah yang ada di bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan jauh lebih teratur, tertata," jelas Laode. "Dibanding sekolah di bawah Kementerian Agama."
Selain tata kelola, Laode juga menyoroti anggaran yang digunakan kedua lembaga tersebut untuk pendidikan. Laode menilai bahwa anggaran yang diperlukan oleh Kemenag ternyata jumlahnya jauh lebih besar daripada yang dikelola oleh Kemendikbud.
"Anggaran yang dikelola Kementerian Agama untuk pendidikan lebih besar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," terang Laode. "Karena Direktorat Pendidikan Tinggi sudah dipisah (dari Kemendikbud) dan digabung dengan Kemenristek."
Penemuan praktik korupsi di lingkungan Kemenag dikatakan Laode adalah hal yang sangat memalukan. Untuk itu agar kejadian serupa tidak terulang lagi ia meminta agar Kemenag melakukan sistem rekrutmen melalui Kemenpan RB. Dengan begitu, semua proses perekrutan pejabat bisa dilakukan secara transparan.
"Salah satunya itu, sistem rekrutmen pejabat publik, ada Kemenpan RB," ujar Laode. "Kita berupaya agar semua sistem rekrutmen pejabat-pejabat itu bisa dilakukan secara transparan."
(wk/zodi)
