Kebijakan cantrang yang diberlakukan oleh Menteri Susi Pudjiastuti kerap menuai protes. Menko Luhut menilai perlu adanya evaluasi terkait kebijakan ini.
- Zodiak Yanuarita
- Selasa, 02 April 2019 - 14:25 WIB
WowKeren - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti telah mengeluarkan berbagai kebijakan, salah satunya terkait pelarangan penggunaan cantrang untuk menangkap ikan. Kebijakan ini dinilai perlu untuk dikaji ulang. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.
Luhut menjelaskan bahwa cantrang memiliki banyak tipe. Untuk itu, ia menilai perlu adanya evaluasi untuk mengetahui secara lebih jelas cantrang mana yang tidak boleh digunakan.
"Cantrang itu kan banyak tipenya," kata Luhut di Kantor Kemenko Maritim, Jakarta, Senin (1/4). "Nah, sekarang dievaluasi cantrang mana yang tidak boleh, misalnya yang merusak lingkungan, net (jaring)-nya terlalu tipis (sehingga) semuanya dikeruk, ya enggak boleh."
Luhut mengatakan bahwa larangan penggunaan cantrang ini sebetulnya juga masih menjadi perdebatan. Misalnya di Institut Pertanian Bogor (IPB). "Di IPB sendiri masih ada silang pendapat mengenai ini, ya kita suruh buat (studi)," ujarnya.
Menurut Luhut, evaluasi diperlukan untuk memastikan agar kebijakan yang dilakukan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Menurutnya, evaluasi bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan.
"Endak boleh dong sekarang kita tidak buat keputusan, tapi kalau keputusan kita ternyata membuat masalah, ya kita perlu evaluasi," tegas luhut. "Kita evaluasi saja. Itu aja kok repot evaluasi."
Tak hanya penggunaan cantrang, Luhut juga menyoroti kebijakan Susi yang kerap menenggelamkan kapal asing. Menurutnya, daripada harus merusak kapal-kapal tersebut lebih baik dilakukan peningkatan dalam bidang pengawasan. Sebab, kapal-kapal yang dibom tersebut bisa dipakai untuk kepentingan lainnya.
"Kalau soal orang maling, kan dimana-mana ada kalau pengawasannya tidak baik. Tinggal pengawasan saja kita perbaiki, jangan terus kita bunuh semua, enggak boleh dong," ujar Luhut. "Ngapain sih mesti dibom-bom terus kalau ada kapal bisa dipakai, kenapa sih?"
Sebelumnya, hal senada juga sempat diungkapkan oleh calon wakil presiden 02 Sandiaga Uno. Sandiaga menilai perlu adanya kajian ulang terkait kebijakan cantrang. Sebab, tak sedikit petani yang mengeluhkan kebijakan ini.
(wk/zodi)
