Presiden Joko Widodo menyoroti proses perizinan yang berbelit-belit sehingga ia menilai perlu adanya efisiensi lembaga. Sebab hal ini cukup memberikan dampak pada sektor investasi.
- Zodiak Yanuarita
- Kamis, 09 Mei 2019 - 13:21 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo alias Jokowi mendorong jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk menyederhanakan proses perizinan. Ia mengatakan akan ikut terlibat aktif dalam upaya tersebut. Hal ini mengingat bahwa jika Jokowi menang lagi di Pilpres 2019 ini, maka itu artinya ia tidak bisa lagi mencalonkan diri sebagai presiden.
"Hati-hati, jangan terjebak rutinitas, pola lama setop. Kita harus berhenti," kata Jokowi saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Kamis (9/5). "Lima tahun ke depan mohon maaf saya udah nggak ada beban. Saya udah nggak bisa nyalonkan lagi. Apa pun yang paling baik bagi negara akan saya lakukan."
Upaya menyederhanakan perizinan juga harus dibarengi dengan efisiensi lembaga. Jokowi menegaskan bahwa lembaga yang memang terbukti tidak kontributif maka sebaiknya ditutup saja. Sebab, lembaga-lembaga semacam ini justru akan membuat anggaran negara membengkak.
"Tanpa itu jangan bermimpi. Ini segera dimulai," tegas Jokowi. "Lembaga-lembaga yang tidak memberikan kontribusi, kalau saya tutup, hapus. Banyak-banyakin biaya"
Begitu juga dengan lembaga-lembaga di daerah. Jokowi menekankan perlunya efisiensi dalam lembaga daerah. Sebab, mau tidak mau Indonesia juga harus menyesuaikan diri dengan globalisasi yang amat cepat.
"Daerah juga," lanjut Jokowi. "Makin simpel makin cepat kita berlari, makin cepat fleksibel, karena perubahan global sangat cepat."
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyinggung masalah perekonomian. Berbicara masalah perekonomian juga tak lepas dari masalah investasi.
Ia menyoroti proses perizinan yang berbelit-belit sehingga membuat para investor enggan menanamkan modal di negeri ini. Menurutnya, lima tahun lalu banyak sekali investor datang ke Indonesia namun hanya segelintir saja yang benar-benar menanamkan modalnya
"Investasi, perizinan berbelit, baik di pusat atau daerah. Baik di Jakarta, provinsi, kabupaten, kota, belum ada penyelesaian drastis," ujar Jokowi. "Lima tahun lalu investor berbondong datang, tapi yang netas, sangat kecil sekali."
(wk/zodi)
