WowKeren - Sistem zonasi yang menuai kontroversi rupanya juga tak luput dari risiko penyelewengan. Komisi X DPR RI menyebutkan bahwa dalam PPDB sistem zonasi rawan terjadi jual beli Kartu Keluarga (KK) palsu.

Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengatakan bahwa dalam setiap kebijakan pemerintah yang telah dibuat berdasarkan pertimbangan yang matang, selalu saja ada celah yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan penyelewengan. Sebelum KK untuk PPDB, penyelewengan sempat terjadi terkait Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

"Setiap kebijakan ideal apa pun, selalu ada proses menyeleweng, dulu SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) diselewengkan, sekarang dengan zonasi jarak," kata Hetifah di Jakarta Pusat, Senin (1/7). "Setengah murid SMP tertentu tiba-tiba mereka punya KK baru, di dekat sekolah SMA tertentu."

Untuk itu, DPR akan menggandeng Ditjen Dukcapil untuk menelusuri penyelewengan tersebut. Sebab, kecurangan berupa penyelewengan KK dianggap merugikan siswa lainnya yang memang benar-benar memenuhi syarat untuk bisa diterima di sekolah tertentu.

"Dengan Dukcapil harus juga kita koordinasikan, bagaimana hal ini bisa terjadi, kalau kita evaluasi lagi, pasti orang tua kalau dilakukan dengan fair pasti mereka terima," jelas Hetifah. "Yang mereka tidak terima banyak penyimpangan yang terjadi yang merugikan orang tua dan murid yang jujur."

Bagi pelaku kecurangan tentu akan ditindak tegas. Begitu juga dengan oknum perangkat negara yang memang terbukti terlibat dalam kasus jual beli KK.

"Ini bagaimana, apa sanksi yang kita berikan, harus tegas," ujar Hetifah. "Kalau terbukti ada ASN, kepala daerah, atau dinas-dinas dan sekolah yang terlibat, bahkan ada unsur keamanan yang terlibat dalam jual-beli KK yang nilainya bisa puluhan juta rupiah, bisa sehari jadi KK hanya untuk mendapatkan sekolah yang favorit."