Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengaku tingkat kemiskinan ini akan semakin sulit diturunkan lantaran yang tersisa merupakan penduduk dengan penghasilan terendah.
- Bertilia Puteri
- Selasa, 16 Juli 2019 - 10:14 WIB
WowKeren - Tingkat kemiskinan di Indonesia kini telah semakin rendah. Pemerintah pun memastikan bahwa program-program pengentasan kemiskinan akan terus diperkuat dan diperluas.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, angka kemiskinan di Indonesia kini tinggal tersisa 9,41 persen atau sekitar 25,41 juta jiwa. Namun, Menko Darmin mengaku tingkat kemiskinan ini akan semakin sulit diturunkan lantaran yang tersisa merupakan penduduk dengan penghasilan terendah.
"Kalau masih tinggi, tingkat kemiskinan itu menurunkannya enggak susah," ungkap Menko Darmin di Jakarta pada Senin (15/7). "Tapi makin rendah, dia makin susah turuninnya. Jadi makin banyak yang harus disiapin."
Pemerintah sendiri akan mempertahankan dan memperluas program-program pengentasan kemiskinan utama seperti sertifikasi tanah, bantuan pangan non tunai (BPNT) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) maupun Kartu Indonesia Sehat (KIS). Namun Menko Darmin menilai hal tersebut belum cukup.
"Ya kita masih terus untuk satu ada program soal tanah, ada program soal manajemen kegiatan ekonomi mereka di pertanian," ujar Menko Darmin. "Intinya makin lama itu bukan makin mudah."
Menko Darmin sendiri masih enggan menjelaskan rencana apa yang dimiliki pemerintah untuk menurunkan sisa penduduk miskin tersebut. "Nantilah, pokoknya soal tanah dahulu, dia baru yang lain dan manajemen kegiatan," terang Menko Darmin.
Sementara itu, hal senada juga telah diungkapkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik, Suhariyanto. Menurut Suhariyanto, perlu strategi khusus untuk dapat mengentas sisa penduduk miskin yang berpenghasilan terendah tersebut.
"Berdasarkan pengalaman, menurunkan kemiskinan itu nantinya akan lambat sekali. Perlu strategi khusus karena kita bicara kemiskinan yang paling bawah itu kemiskinan yang betul-betul miskin," jelas Suhariyanto. "Itu kita bantu hanya dengan BPNT atau rastra dan pendidikan tentu akan tertolong, tapi enggak akan mampu keluar dari kemiskinan. Kita perlu strategi khusus."
Di sisi lain, pemerintah juga telah bersiap menyiapkan Kartu Pra-Kerja. Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 10 triliun untuk program kerja Jokowi tersebut.
Melalui Kartu Pra-Kerja, pemerintah berjanji akan memberikan gaji bagi para lulusan SMK atau setingkat yang belum memiliki pekerjaan. Gaji yang dimaksud berupa insentif dari pemerintah sambil menjalankan berbagai pelatihan keterampilan yang disediakan dalam program tersebut.
(wk/Bert)
