Dianggap Salah Alamat, RI Kecam Oxford Usai Berikan Penghargaan ke Aktivis Papua Benny Wenda
Twitter/BennyWenda
Nasional

KBRI London menilai bahwa penghargaan tersebut tidak cocok diberikan pada Benny Wenda sebab ia dianggap berkaitan dengan kasus kekerasan bersenjata yang terjadi di Papua.

WowKeren - Pemerintah RI mengecam keras Keputusan Dewan Kota Oxford yang telah memberikan penghargaan Oxford Freedom of the City Award kepada Benny Wenda. Penghargaan tersebut diberikan pada Rabu (17/7).

KBRI London menilai bahwa penghargaan tersebut salah alamat karena diberikan pada orang yang salah. Sebab, Benny justru dianggap sebagai pelaku dan juga orang yang mendukung tindak kekasaran demi mencapai tujuan politik.


Oleh sebab itu, KBRI mempertanyakan pemberian penghargaan tersebut. Predikat "pengampanye damai untuk demokrasi" dinilai tak cocok diberikan pada Benny di tengah banyaknya bukti yang menunjukkan dirinya terlibat dalam berbagai kasus kekerasan bersenjata di Papua.

Meski demikian, KBRI London tidak merinci bukti yang dimaksud. Lebih lanjut, pemberian penghargaan yang salah alamat itu dikhawatirkan dapat menghambat upaya kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Inggris.

"KBRI London berpandangan bahwa pemberian penghargaan tersebut dapat menghambat upaya peningkatan kerja sama Indonesia-Inggris," bunyi pernyataan KBRI dilansir dari BBC Indonesia, Kamis (18/7). "Khususnya dengan Kota Oxford, terutama di saat kedua negara tengah merayakan 70 Tahun hubungan diplomatik."

Sementara itu, Walikota Oxford Craig Simmons menilai penghargaan itu layak diberikan pada Benny lantaran ia dianggap telah banyak memberikan kontribusi di tingkat lokal maupun internasional. Sedangkan menurut Benny sendiri, Oxford adalah salah satu yang mau mendengar tangisan rakyat Papua.

"Oxford adalah salah satu yang pertama mendengar tangisan rakyat Papua Barat untuk keadilan, hak asasi manusia, dan menentukan nasib sendiri," kata Benny masih dilansir dari BBC Indonesia. "Penghargaan ini menunjukkan warga Oxford mendengar dan merespons."

Di lain sisi, Kementerian Luar Negeri Inggris tetap mengakui jika Papua masih menjadi bagian dari Indonesia. Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut tidak akan berpengaruh pada kebijakan pemerintah Inggris.

"Penghargaan yang diberikan Dewan Kota Oxford tidak berpengaruh terhadap kebijakan Pemerintah Inggris," kata pihak Kemenlu Inggris. "Dewan lokal secara politik bersifat independen dari Pemerintah Pusat sehingga hal ini merupakan urusan Dewan Kota Oxford."

You can share this post!

Related Posts
Loading...