WowKeren - Kinerja Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menjadi sorotan. Yang terbaru, sekelompok aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menuding seleksi yang tengah berlangsung hanyalah rekayasa pemerintah.

Anggota Koalisi Masyarakat Sipil, Feri Amsari, mengatakan dugaan itu bisa dilihat dari langkah Pansel Capim KPK yang meloloskan sejumlah kandidat "bermasalah". Seperti para capim yang tak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) atau sosok yang diduga berusaha melemahkan KPK.

"Kalau boleh berkata sedikit keras, ya, bahwa jangan-jangan memang pemerintah dan Pansel sudah mengatur sedemikian rupa sedari awal siapa ke depannya pimpinan KPK," ungkap Feri saat menggelar konferensi pers di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (28/7). "Itu artinya proses seleksi ini adalah rekayasa semua."

Ia pun mengambil contoh soal pelaporan LHKPN. Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, syarat seorang capim lembaga antirasuah adalah harus menyampaikan LHKPN secara berkala.

Sehingga, menurutnya, Pansel Capim KPK harusnya lebih jeli dalam memerhatikan hal ini. Bahkan laporan ini, ujar Feri, bisa diakses melalui situs resmi KPK.

"Semestinya mereka mengetahui, ada beberapa calon yang tidak memenuhi syarat sebagai Capim KPK," katanya, dilansir oleh CNN Indonesia. "Salah satunya, ada yang tidak melaporkan LHKPN."

Dugaan ini pun kiat kuat setelah Feri mengaku pihaknya tak bisa mengakses landasan hukum pembentukan Pansel. Untuk diketahui, Pansel beranggotakan sembilan orang ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 54/P Tahun 2019.

Oleh karena itu Feri menduga pemerintah sengaja tertutup soal pemilihan Pansel ini. Ia pun lantas mengingatkan Presiden Joko Widodo harus ikut bertanggung jawab apabila ada pimpinan KPK yang bermasalah di kemudian hari.

"Kalau nanti ada figur-figur tertentu yang bermasalah lulus, kita akan katakan Presiden terlibat secara sistematis," ujarnya. "(Karena) membiarkan figur-figur bermasalah lulus sebagai pimpinan KPK, yang akhirnya membuat lembaga antirasuah ini tidak berjalan sebagaimana mestinya."

Menanggapinya, Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih menegaskan tuduhan tersebut tak beralasan. Ia pun meminta Koalisi Masyarakat Sipil untuk menunjukkan bukti sebelum menuduh. Menurutnya selama ini pihaknya sudah bekerja secara transparan.