Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, menilai wacana rektor asing adalah cara berpikir maju dalam mencari solusi meningkatkan kualitas PTN.
- Bertilia Puteri
- Selasa, 06 Agustus 2019 - 09:27 WIB
WowKeren - Wacana pendatangan rektor asing yang tengah digodok oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) kini menjadi topik perbincangan hangat. Menristekdikti Mohamad Nasir sendiri menarget akan mendatangkan para rektor asing pada 2020 mendatang.
Wacana ini pun lantas dikomentari oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko-PMK) Puan Maharani. Menurut Puan, wacana rektor asing ini merupakan cara berpikir maju dalam mencari solusi meningkatkan kualitas perguruan tinggi negeri (PTN).
"Jadi semangatnya bagaimana Universitas itu bisa lebih baik daripada sekarang," tutur Puan di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin (5/8). "Kenapa kemudian kita tidak mencoba untuk bisa mempunyai pemikiran yang lebih maju."
Kehadiran rektor asing diharap Puan dapat membawa PTN di Indonesia lebih baik dari saat ini. "Namun tentu saja itu harus dilihat lagi konsekuensi dan manfaat ke depan seperti apa," ujar Puan.
Meski demikian, Puan mengaku belum tahu PTN mana saja yang nantinya akan dipimpin oleh rektor asing. Pasalnya, pembahasan soal rektor asing belum mencapai tahap pemilihan kampus yang akan dipimpin nantinya.
Menurut Puan, pemerintah sendiri nantinya juga akan menetapkan sejumlah kriteria. Pasalnya, pemerintah juga memperhatikan konsekuensi "impor" rektor asing untuk memimpin PTN ini. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut menegaskan bahwa pemerintah Presiden Joko Widodo akan fokus dalam membangun sumber daya manusia (SDM) pada 5 tahun mendatang.
"Ini mau kami lihat. Yang pasti ke depan itu fokus pemerintah adalah SDM yang lebih unggul, sumber daya manusia Indonesia yang lebih berdaya dan bisa mempunyai kompetensi lebih baik," pungkas Puan. "Ya bagaimana menuju ke arah sana."
Di sisi lain, wacana ini juga mendapat kritik dari sejumlah pihak. Salah satunya datang dari Guru Besar Hukum Internasional Univeritas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana.
"Bila rektor asal asing memimpin PTN di Indonesia alangkah sulitnya bagi rektor tersebut untuk memastikan proses belajar mengajar dalam Bahasa Inggris," lanjutnya. "Bahkan sulit untuk membentuk budaya meneliti bagi para dosennya dan memastikan hasilnya masuk dalam jurnal."
(wk/Bert)
