WowKeren - Komnas HAM ikut menyoroti aksi Brigade Muslim Indonesia (BMI) merazia buku yang dinilai mengajarkan marxisme di Makassar. Komisioner Bidang Pendidikan dan Penyuluhan Anak Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menuturkan bahwa hal itu tak boleh dilakukan karena sudah ada keputusan dari MK.

"Ya, yang pertama soal razia buku itu, siapa pun tidak boleh merazia buku," kata Beka dilansir dari Detik, Selasa (6/8). "Karena sudah ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi bahwa pelarangan dan razia buku itu harus lewat pengadilan."

Dengan merazia buku-buku tersebut maka secara tidak langsung BMI telah melanggar hak warga negara untuk memperoleh informasi. Padahal, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pengetahuan.

"Kedua, melanggar hak untuk memperoleh pengetahuan," lanjut Beka. "Saya kira kemudian apa yang dilakukan oleh BMI itu mengurangi penikmatan atas hak untuk memperoleh informasi, hak untuk memperoleh pengetahuan yang seharusnya diperoleh oleh warga negara yang lain."

Apa yang dilakukan oleh BMI dianggap sebagai tindak pemaksaan yang mana hal ini bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. "Saya kira itu kemudian melakukan tindakan pidana, ada unsur pidananya karena melakukan pemaksaan," tegas Beka.

Oleh sebab itu, Beka meminta agar aparat kepolisian bisa menindaklanjuti aksi tersebut. Hal itu dilakukan untuk tidak mengulang aksi serupa terjadi lagi di kemudian hari.

"(Mengimbau) tidak hanya untuk BMI, tetapi saya kemudian mendorong kepada polisi untuk segera memproses lebih lanjut soal razia buku ini, supaya tidak ada lagi preseden yang sama terjadi di kemudian hari," ujar Beka. "Artinya, proses kepolisian itu bisa mendorong supaya masyarakat tidak boleh lagi secara sembarangan atau kemudian secara beramai-ramai memaksakan kehendaknya."

Sementara itu, Franz Magnis Suseno yang buku-bukunya ikut terjaring razia oleh kelompok BMI menilai bahwa aksi tersebut merupakan tanda kebodohan besar. Menurutnya, aksi semacam itu bukan hal baru baginya.