Sebelumnya, diberitakan bahwa Kementerian BUMN meminta BUMN menggelar RUPSLB yang mana salah satu agendanya terkait perubahan susunan pengurus perseroan masing-masing BUMN.
- Zodiak Yanuarita
- Selasa, 06 Agustus 2019 - 16:45 WIB
WowKeren - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo alias Jokowi melarang adanya perombakan pada jajaran direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Oktober mendatang. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
Moeldoko mengatakan bahwa larangan tersebut sudah disampaikan oleh Jokowi pada saat sidang paripurna yang digelar pada Senin (5/8). "Sampai Oktober. Memang ada arahan seperti itu (tak boleh rombak direksi BUMN) waktu sidang kabinet," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/8).
Larangan ini rupanya tak hanya terbatas pada jajaran direksi BUMN, namun juga berlaku pada seluruh pejabat maupun pembantunya yang ada di lingkup kabinet kerja. Lebih spesifik, Moeldoko menyebut bahwa perintah Jokowi ini tak hanya ditujukan pada Menteri BUMN Rini Soemarno.
"Bukan hanya direksi BUMN. Jabatan-jabatan pada posisi tertentu yang levelnya mungkin level dirjen atau gimana. Tapi perintah besarnya begitu, dan bukan hanya kepada Bu Rini (Menteri BUMN) tapi kepada semuanya," tegas Moeldoko. "Semua menteri tidak boleh lagi mengganti pada level tertentu, bisa direktur."
Jokowi memiliki alasan khusus melarang perombakan tersebut. Hal itu berkaitan dengan masa pelantikan yang hanya tinggal beberapa bulan saja. Jokowi tidak ingin jika para menteri baru yang menjabat di periode berikutnya nantinya harus terbebani dengan persoalan-persoalan yang belum terselesaikan pada masa kepemimpinan menteri sebelumnya.
"Ya ini kan saat-saat kritis ya. Relatif tinggal berapa bulan (menuju pelantikan)," jelas Moeldoko. "Jadi jangan sampai nanti punya beban ke depannya. Itu saja sebenarnya."
Sebelumnya, diberitakan bahwa Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta BUMN menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Salah satu agenda dalam rapat tersebut adalah untuk membicarakan perubahan susunan pengurus perseroan masing-masing BUMN.
Rencana perombakan itu disebut-sebut berkaitan dengan kasus keuangan Maskapai Garuda yang belakangan ini menjadi sorotan. Ditambah lagi dengan Dirut PLN Sofyan Basir yang tersandung tindak pidana korupsi.
(wk/zodi)
