Politikus Gerindra Andre Rosiade menduga adanya predatory pricing dalam bisnis semen di tanah air yang dikhawatirkan bisa membunuh para produsen semen dalam negeri.
- Zodiak Yanuarita
- Kamis, 08 Agustus 2019 - 15:33 WIB
WowKeren - Politikus Partai Gerindra Andre Rosiade mempertanyakan keberpihakan pemerintah terkait izin impor semen dan izin sejumlah pembangunan pabrik baru dari Tiongkok di Indonesia. Ia menyoroti kebijakan pemerintah, dalam hal ini Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.
Menduga ada praktek predatory pricing, Andre pun melaporkan hal ini ke Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU). Menurut Andre, keberadaan pabrik asing maupun impor semen akan mematikan produsen dalam negeri.
"Pertanyaan kita, ada apa dengan kebijakan pemerintah?" tanya Andre di Gedung KPPU, Jakarta Pusat, Kamis (8/8). "Yang pertama Menteri Perdagangan membuka keran impor semen dan clinker padahal kapasitas produksi semen kita berlimpah bahkan nggak laku."
Ia mempertanyakan Menteri Perindustrian yang memberikan perizinan untuk dibukanya pabrik baru asal Tiongkok. "Yang kedua untuk apa Pak Menteri perindustrian Airlangga terus memberi izin pembukaan pabrik baru dari Tiongkok ya," tegas Andre.
Adapun kebijakan impor ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 7 Tahun 2018 tentang ketentuan impor semen dan semen clinker. Akibat maraknya impor semen maupun pembukaan pabrik asal Tiongkok itu, pengusaha semen dalam negeri mengalami kerugian.
Hal ini disebabkan karena produsen Tiongkok menjual semen mereka dengan harga yang sangat murah sehingga membuat produsen semen dalam negeri kalah bersaing. "Semen Tiongkok melakukan predatory pricing, sengaja jual rugi semen produksi mereka, dan menghancurkan produksi dalam negeri," lanjut Andre.
Untuk mencegah agar masalah ini tak berlarut-larut, maka ia memutuskan untuk melaporkannya ke KPPU. "Kami melaporkan ini dalam rangka menjaga jangan sampai industri strategis kita hancur berantakan gara-gara industri semen Tiongkok," tegas Andre.
Ia berharap agar KPPU bisa serius dalam mengusut kasus ini. "Kalau KPPU tidak menyelamatkan ini KPPU sebagai lembaga negara tidak membongkar praktek ini, tidak punya punya nyali, saya nanti setelah menjadi anggota dewan tidak ragu untuk membentuk Pansus di DPR RI untuk membuka ini, seandainya laporan kami ke KPPU hari ini tidak digubris."
(wk/zodi)
