Tak hanya dalam membuat regulasi baru, proses pengajuan anggaran pun dinilai Jokowi masih berbelit-belit lantaran harus melalui serangkaian proses yang cukup memakan waktu.
- Zodiak Yanuarita
- Senin, 26 Agustus 2019 - 16:26 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo alias Jokowi secara terang-terangan mengkritik kinerja DPR. Menurutnya, DPR masih memakai pola lama dalam membuat regulasi baru.
"Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf, saya melihat masih dalam urusan yang berkaitan dengan regulasi kita ini memakai pola lama yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah kita ubah," kata Jokowi di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (26/8). "Sejak zaman Orde Baru sampai sekarang, yang namanya membuat undang-undang itu masih bertele-tele kita ini, mohon maaf."
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut kemudian membeberkan serangkaian prosedur yang harus dilakukan oleh DPR ketika akan membuat regulasi baru. Menurutnya, proses tersebut cukup memakan waktu.
"Buat DIM (daftar inventarisasi masalah) dulu," lanjut Jokowi. "Kemudian pembahasan dua kali masa sidang, kemudian ada kunker, ada studi banding di dalam maupun luar negeri. Bagaimana kita bisa cepat kalau ini masih kita teruskan."
Oleh sebab itu, ia berharap agar anggota DPR baru yang akan dilantik pada Oktober mendatang bisa mengubah cara kerja yang bertele-tele tersebut. Tak hanya masalah pembuatan undang-undang, Jokowi meminta agar jajaran DPR bisa bekerja lebih cepat dan efisien terkait penganggaran.
Proses pengajuan anggaran yang ada selama ini dinilai Jokowi cukup berbelit-belit. Ia ingin agar operasional prosedur tersebut dievaluasi sehingga proses pengajuan anggaran bisa lebih dipercepat.
"Masalah penganggaran, dimulai dengan nota keuangan yang kami bacakan pada 16 Agustus, kemudian ada pembahasan Menteri Keuangan di Paripurna, dibalikin lagi ke komisi, dan badan anggaran," tegas Jokowi. "Step-step-nya, balik lagi ke paripurna, kemudian pandang fraksi-fraksi. Saya melihat, ya maaf, apakah tidak bisa kita evaluasi agar lebih cepat."
Lebih jauh, Jokowi menyinggung gaji DPR yang yang jumlahnya lebih besar daripada menteri maupun presiden. Oleh sebab itu, dengan gaji yang tinggi ia berharap agar jajaran DPR bisa bekerja dengan lebih cepat dan efisien.
"Saya mohon maaf, sekarang urusan income, pendapatan anggota DPR kan juga sudah lebih besar dari menteri, bahkan lebih besar dari presiden," ujar Jokowi. "Maaf kalau saya keliru."
(wk/zodi)
