WowKeren - Seabrek pekerjaan rumah menanti pemerintah menyusul rencana pemindahan ibu kota baru. Memindahkan ibu kota baru, artinya juga harus membangun sejumlah infrastruktur untuk menunjang kegiatan operasional di sana nantinya.

Pemerintah rencananya akan membangun jalan tol di atas laut yang menghubungkan Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Balikpapan. Panjangnya diperkirakan mencapai 7,35 km. Adapun proyek itu diprakarsai oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT).

Saat ini, ruas tol laut tersebut masih dalam proses pelelangan. Diperkirakan, nilai investasinya mencapai Rp 15,53 triliun. "Masih proses lelang, pemrakarsanya Waskita (Karya)," kata Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit dilansir dari Kumparan, Selasa (27/8).

Selain ruas tol, pemerintah juga akan membangun jembatan di atas laut yang dibangun oleh Kementerian PUPR. Sama seperti tolnya, jembatan ini juga akan menghubungkan kabupaten tersebut dengan Balikpapan.

"Secara progres konstruksi jalan tol‎ dan pembebasan lahan terus dikejar," kata Direktur Operasi Jasa Marga Subakti Syukur sesuai keterangan tertulis, Jumat (23/8). "Agar dapat beroperasi akhir tahun 2019."

Sebelumnya, Direktur Utama Waskita Karya I Gusti Ngurah Putra mengatakan bahwa proyek pembangunan tol di atas laut harus dipersiapkan dengan matang. "Ini benar-benar di atas laut yang dalam, maka studinya tidak bisa main-main, sedang kami siapkan," katanya beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah menetapkan Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota yang baru. Lokasi tepatnya berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara.

Terkait infrastruktur udara, Kabupaten Penajam Paser Utara dekat dengan Bandara Sepinggan Balikpapan. Sedangkan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki Bandara Kota Bangun. Untuk infrastruktur laut, terdapat sejumlah pelabuhan yakni Pelabuhan Semayang Balikpapan, Pelabuhan Kampung Baru Balikpapan, dan Pelabuhan Pondong di Kabupaten Penajam Paser.

Rencana pemindahan ibu kota sebelumnya juga tak luput dari kontroversi, terutama yang berkaitan dengan jumlah anggaran, Untuk membangun sejumlah infrastruktur yang diperlukan guna menunjang kegiatan pemerintahan, pemerintah harus menggelontorkan dana ratusan triliun rupiah.