WowKeren - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus berpendapat jika Presiden Joko Widodo telah mengalami kegagalan dalam memilih menteri di kabinetnya. Pernyataan ini menanggapi soal penetapan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK sebelumnya telah menetapkan Iman Nahrawi beserta asisten pribadinya Miftahul sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dana hibah KONI 2018 pada Rabu (18/9). Iman Nahrawi bersama sang asisten diduga telah menerima suap sebesar Rp26,5 miliar dalam rentang 2014 hingga 2018 sebagai commitment fee untuk pengurusan proposal hibah yang diajukan KONI ke Kemenpora TA.

Menpora Imam Nahrawi diketahui bukan menteri pertama yang terseret dalam kasus korupsi selama pemerintahan Jokowi. Sebelum Imam Nahrawi, mantan Menteri Sosial Idrus Marham telah terlebih dahulu terjerat kasus korupsi setelah menerima hadiah dalam proyek PLTU Riau-1.

Lucius Karus lantas menyebut jika kedua menteri yang telah terjerat kasus korupsi ini sebagai cerminan dari kegagalan Presiden Jokowi dalam memilih menteri di kabinetnya. Lucius juga menilai jika kedua kasus ini merupakan kegagalan besar pemerintahan dalam membangun negara yang bebas dari kasus korupsi.

"Ini mestinya membuat malu pemerintah," kata Lucius Karus kepada Kompas.com pada Kamis (19/9). "Dan (kasus ini) khususnya presiden yang jelas-jelas terlihat gagal memilih orang yang tepat untuk posisi menteri, juga gagal menjamin pemerintahan yang bebas dari korupsi."

Menurut Lucius, dengan adanya peristiwa ini sudah semestinya Jokowi untuk tidak menggadaikan misi pemberantasan korupsi dengan isu-isu lain seperti revisi UU KPK maupun kepentingan partai politik (parpol). Terlebih isu ini biasa dijalankan untuk memenuhi syahwat kekuasaan, perebutan kursi, serta kepentingan parpol yang masih suka menghidupi diri dan organisasi mereka dari uang hasil korupsi.

Lucius lantas mengkritik bagaimana upaya pemerintah untuk terus mengukir prestasi di bidang olahraga dan menginspirasi generasi muda jika Menteri Pemuda dan Olahraga sendiri telah melakukan tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, Lucius meminta setiap parpol lebih serius dalam mencalonkan kadernya untuk mengisi beberapa posisi penting di pemerintahan agar tidak kembali terjadi kasus korupsi dalam Pemerintahan Indonesia.

"Bagaimana bisa meraih prestasi jika yang menjadi tokoh puncak olahraga dan kaum muda justru gagal mengukir prestasi melalui jabatannya?" kata Lucius Karus. "Oleh karena itu, saya pikir ini sekaligus penting untuk menjadi pesan bagi parpol agar serius melakukan kaderisasi sekaligus serius memilih kader untuk posisi penting yang darinya diharapkan bisa memberikan nilai tambah pada parpol."