Mahasiswa telah meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk turun bersama dan mengawal aksi damai saat melakukan aksi demonstrasi ke Pemerintah Indonesia.
- Wahyu
- Kamis, 26 September 2019 - 14:10 WIB
WowKeren - Ratusan mahasiswa berkumpul di dekat Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada Rabu (25/9) untuk meminta bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI). Mahasiswa ini meminta keterlibatan TNI untuk mengawal aksi unjuk rasa berikutnya di Gedung DPR.
Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen Sisriadi menjelaskan jika ratusan mahasiswa telah berkumpul sejak sore hari hingga pukul 19.30 WIB untuk menemui Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Kumpulan mahasiswa ini tidak ingin membubarkan diri sebelum bertemu dengan pimpinan tertinggi TNI ini.
Menurut keterangan Mayjen Sisriadi, para mahasiswa mendatangi markas TNI ini untuk meminta pada bantuan pada pihaknya agar dapat turun bersama dan mengawal aksi demonstrasi selanjutnya. Pihak TNI pun tidak dapat mengabulkan keinginan para mahasiswa karena Marsekal Hadi Tjahjanto sedang tidak ada di tempat.
"Meminta dari pihak TNI ke Panglima TNI turun bersama-sama dengan mahasiswa ini untuk melakukan aksi damai (selanjutnya) di Gedung DPR/MPR, supaya pengamanan juga jangan cuma dari kepolisian," tutur Abdul saat dihubungi, Rabu (25/9). "Keinginan mereka mau ketemu Panglima TNI, tapi belum ada fasilitas dari dalam (Mabes TNI). Sudah negosiasi dengan Mabes TNI tapi mereka tetap mau ketemu hari ini."
Sisriadi menyatakan mahasiswa memang bisa bantuan ke komando daerah militer (kodam) jika ingin didampingi saat menggelar unjuk rasa. Namun dia menyebut kewenangan itu sudah bukan lagi milik Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
"Kewenangan Panglima sudah dibagi habis ke satuan bawah. Mereka seharusnya minta ke tingkat pangdam," ujar Sisriandi. "Panglima kan sudah dibagi habis kewenangannya."
Walau begitu, Sisriandi menegaskan jika pengawalan TNI dalam ikut melakukan aksi unjuk rasa tidak lantas membuat TNI terlibat dalam kegiatan yang bersifat politik. Sisriadi menegaskan jika TNI tidak akan ikut campur dalam segala jenis kegiatan politik praktis.
Pengawalan TNI, disebutkannya, memang dapat ikut membantu mengamankan aksi demonstrasi jika memang dibutuhkan. Nantinya, tugas tersebut akan diserahkan di level kodam di daerah yang bersangkutan. "Urusannya diserahkan komandan di bawah dan mereka punya prosedur masing-masing dan itu kan tugas perbantuan," kata Sisriadi.
(wk/wahy)
