Imbauan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani. Arsul menyebut bahwa Jokowi meminta agar para ketum parpol tak ke luar Jakarta jelang pelantikan 20 Oktober.
- Zodiak Yanuarita
- Jumat, 11 Oktober 2019 - 12:42 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah meminta para ketua umum partai politik untuk tidak pergi ke luar kota Jakarta hingga pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada Minggu (20/10) mendatang. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani.
Selain itu, imbauan ini juga berkaitan dengan rencana penyusunan kabinet pemerintahan. "Dalam hari-hari sampai pelantikan presiden dan penyusunan kabinet ke depan, tentu pimpinan parpol diharapkan tetap di Jakarta, tidak ke luar Jakarta, ke tempat yang jauh-jauh," kata Arsul di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/10).
Arsul menambahkan bahwa Jokowi telah mempersiapkan sosok-sosok yang akan menjadi menteri di periode kedua nanti. Hal itu sudah dilakukannya sejak jauh-jauh hari yang lalu. Tak hanya itu, tak sedikit yang menyebutkan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga sudah membentuk tim yang bertugas melakukan profiling terhadap para kandidat menteri.
"Banyak juga yang bilang bahwa tim beliau melakukan profiling terhadap politisi, profesional, birokrat, mantan birokrat karir, akademisi," tutur Arsul. "Saya kira itu sudah lama. Profilnya saya yakin sudah lengkap. Tinggal mana yang mau di-pick up."
Sementara itu, PPP sendiri telah menawarkan dua kluster konsep kepada Jokowi. Keduanya berkaitan dengan penguatan pendidikan keagamaan dan ekonomi kerakyatan. Ia juga menyinggung tentang UU pondok pesantren yang baru saja disahkan.
"Kami kan cuma mengajukan dua kluster saja yaitu penguatan lembaga pendidikan keagamaan, tentu untuk semua agama, dan ponpes di mana Undang-undangnya baru saja kita sahkan," jelas Arsul. "Dan juga penguatan ekonomi kerakyatan terutama untuk kalangan umat Islam."
Adapun kedua konsep itu berkaitan dengan Kementerian Agama dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah (Kemenkop UKM). Arsul pun tidak menampik hal ini. "Ya, termasuk tentu Bekraf juga kan terkait juga dengan pengembangan ekonomi kerakyatan," kata Arsul.
(wk/zodi)
