Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebutkan bahwa upaya menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di masa lalu bukanlah hal yang mudah.
- Zodiak Yanuarita
- Jumat, 18 Oktober 2019 - 14:43 WIB
WowKeren - Selama lima tahun masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo alias Jokowi dianggap gagal dalam menuntaskan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu. Sebab, tak satu pun dari kasus tersebut yang berhasil diungkap.
Pihak Istana pun buka suara menanggapi hal ini. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menuturkan bahwa menuntaskan persoalan HAM bukanlah hal yang mudah. Pasalnya, hal itu sudah terjadi di masa lalu sehingga diperlukan sanksi dan bukti yang bisa mendukung untuk dilakukan penyelidikan.
"Masalahnya ini, persoalan masa lalu yang cukup lama," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (18/10). "Sehingga kebutuhan-kebutuhan yang bisa mendukung atas terlaksananya hukum berjalan baik, bukti, saksi unsur-unsur inilah yang menghambat penyelesaian secara tuntas."
Ia melanjutkan, bahwa pemerintah selama ini sudah berupaya untuk menyelesaikan kasus tersebut. Bahkan, pendekatan non-yudisial pun pernah dilakukan. Sayangnya, hal ini juga tak kunjung membuahkan hasil dan sebaliknya, justru berkembang menjadi polemik.
"Untuk itu perlu ada upaya baru. Jangan pendekatan hukum melulu, tapi juga non-yudisial dikedepankan," terang Moeldoko. "Begitu kita kedepankan non-yudisial, berbagai pandangan berkembang jadi sulit."
Tak cukup sampai di situ, ia juga menegaskan sempat berkomunikasi dengan LPSK. "Saya juga sudah komunikasi LPSK. LPSK bekerja untuk memikirkan korban-korban masa lalu, bagaimana pembiaran-pembiaran secara terbatas dilakukan," lanjutnya.
Jokowi, dikatakannya, memiliki komitmen kuat untuk menuntaskan kasus HAM. Hal tersebut bisa dilihat dari sikap Jokowi yang mau menerima aksi Kamisan.
"Sebenarnya upaya ke sana cukup kuat ini ditandai presiden menerima aksi Kamisan, bukan dari sisi Trisakti, tapi korban lain," tutur Moeldoko. "Diajak bicara dan diundang para pemangku kepentingan, ada Jaksa Agung, Menkumham. Ini menandakan presiden (ingin) menyelesaikan (kasus HAM)."
Sebelumnya, Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) menilai bahwa Jokowi telah gagal menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Hal itu terbukti dengan tak satu pun kasus HAM di masa lalu yang berhasil diungkapkan, bahkan justru muncul masalah baru.
(wk/zodi)
