Pembangunan infrastruktur di Papua yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di periode pemerintahan pertamanya sempat terhambat karena kurangnya faktor pengawasan dan keamanan.
- Zodiak Yanuarita
- Senin, 28 Oktober 2019 - 10:13 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo meneruskan komitmennya untuk membangun infrastruktur di Papua di periode kedua pemerintahannya. Sayangnya, pembangunan infrastruktur di Papua bukan tanpa kendala.
Untuk itu, ia memberikan tugas khusus kepada Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) John Wempi Wetipo yang baru saja dilantik. Wempi mengatakan bahwa tugas tersebut bertujuan untuk mengawal pembangunan infrastruktur di Bumi Cenderawasih.
"Ada tiga hal yang disampaikan Presiden kemarin," kata Wempi di Jayapura, Minggu (27/10). "Yang mana di sini tidak ada istilah program kementerian PUPR, yang ada visi misi presiden. Jadi kita ini hanya petugas yang mengawasi program Presiden."
Adapun tugas pertama yang diamanahkan kepadanya yakni untuk memperkuat pengawasan. Seperti diketahui, tak sedikit pembangunan infrastruktur di Papua yang terbengkalai karena kurangnya pengawasan. Oleh sebab itu, dengan diawasi langsung oleh Kementerian PUPR ia yakin proses pembangunan tersebut bisa berjalan lancar.
"Saya pikir PUPR memiliki personil yang begitu hebat, di bawah Pak Menteri," lanjut Wempi. "Dan akan dibantu oleh saya dan seluruh satker (satuan kerja) yang ada ini, kita bisa bangun infrastruktur dengan baik."
Tak hanya itu, Wempi juga mengingatkan agar masyarakat Papua tidak salah menerjemahkan keterlibatan perusahaan kontraktor lokal dalam pembangunan di Papua maupun Papua Barat. Hal tersebut pada dasarnya sudah tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
"Pekerjaan hanya disiapkan oleh balai, tapi pemerintah Provinsi dan Kabupaten kota wajib melaksanakan Perpres 17," jelas Wempi. "Sehingga kita harus sinergi kerjanya."
Sedangkan tugas yang tak kalah penting yang diamanahkan Jokowi kepadanya adalah memastikan keamanan di Papua. Kementerian PUPR akan berkoordinasi dengan aparat keamanan. Sebab, pembangunan di Papua sempat terhambat karena faktor keamanan.
"Kalau keamanan tidak terjamin di Papua maka kita tidak bisa bangun infrastruktur di sini, seperti kasus kita kemarin baru monitor di Dekai," jelas Wempi. "Saya pikir ini (kasus di Dekai) akan menghambat pembangunan infrastruktur di Papua."
(wk/zodi)
