Ketua Fraksi Partai Golkar Basri Baco mempertanyakan apakah rencana Gubernur DKI jakarta Anies Baswedan membangun jalur sepeda bisa efektif dan mendatangkan manfaat ke masyarakat luas.
- Zodiak Yanuarita
- Selasa, 29 Oktober 2019 - 15:04 WIB
WowKeren - Fraksi Partai Golkar ikut buka suara menanggapi ramainya rencana pembangunan jalur sepeda yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pasalnya, pembangunan tersebut memerlukan anggaran sekitar Rp 73 miliar rupiah.
Ketua Fraksi Partai Golkar Basri Baco menilai bahwa jalur sepeda tersebut hanya diperuntukkan bagi masyarakat kelas menengah ke atas. Oleh sebab itu, pihaknya menyatakan ketidaksetujuan atas pembangunan tersebut.
Ia ingin agar rencana tersebut dikaji kembali. Karena dana yang dianggarkan tidak sedikit, maka sebaiknya pembangunan itu harus bisa mendatangkan manfaat untuk masyarakat luas.
"Jalur sepeda itu hanya untuk kaum menengah ke atas," kata Basri, Selasa (29/10). "Kalau menurut Golkar, kalau kita tolong dikaji ulang lagi dicarikan yang benar-benar bermanfaat buat masyarakat banyak? Karena menurut kita, jalur sepeda itu nggak efektif, yang pasti buang uang rakyat puluhan miliar."
Ketika jalur sepeda itu nantinya sudah jadi, Golkar meragukan efisiensinya. Sebab, tak semua masyarakat merupakan pengguna sepeda. Ia mengingatkan agar Pemprov DKI memastikan agar proyek yang mereka kerjakan bisa tepat sasaran.
"Saya lihat nggak dipakai juga kok itu," tegas Basri. "Kecuali ya dikeluarkan kebijakan PNS DKI Jakarta pokoknya naik sepeda, tiap hari ini naik sepeda gitu jangan sampai gini proyeknya semangat tapi nggak tepat sasaran."
Lebih lanjut, Basri menyarankan agar anggaran sebanyak itu dialihkan untuk hal-hal yang lebih nyata manfaatnya. Sebab, masih banyak masyarakat miskin yang memerlukan uluran tangan Pemprov. Misalnya dana tersebut bisa digunakan untuk membantu membiayai anak yang putus sekolah atau membenahi kampung kumuh.
"Masih banyak kepentingan masyarakat menengah ke bawah miskin yang harus diselesaikan dulu daripada itu," lanjut Basri. "Kalau itu udah selesai maka pembenahan kampung-kampung kumuh pemberantasan kemiskinan urus anak putus sekolah itu lebih penting daripada jalur sepeda."
Sebelumnya, Fraksi PDIP juga turut mempertanyakan rencana Pemprov DKI tersebut. Ketua Fraksi PDIP DKI Gembong Warsono menilai bahwa perubahan anggaran dari yang semula hanya Rp 4 miliar lalu berkembang menjadi Rp 73 miliar menunjukkan perencanaan yang kurang matang.
(wk/zodi)
