Sejauh ini ada 3 desa di Kabupaten Konawe yang disebut-sebut berkaitan erat dengan polemik 'desa siluman'. Ketiganya disebut desa siluman lantaran tetap menerima dana desa walau tak berpenghuni.
- Elvariza Opita
- Kamis, 07 November 2019 - 14:30 WIB
WowKeren - Polemik penyaluran dana desa di Indonesia tengah menjadi perhatian nasional. Semua bermula dari rasa geram Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati lantaran ada beberapa desa "siluman" yang kedapatan menerima dana desa kendati wilayah tersebut tak berpenghuni.
Penyelidikan lebih lanjut menyatakan ada tiga desa "siluman" yang terletak di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Ketiga desa yang dimaksud adalah Desa Ulu Meraka, Desa Uepai, dan Desa Morehe.
Fenomena ini pun turut ditanggapi oleh Ekonom Universitas Indonesia (UI), Fithra Faisal. Ia mengaku tak terkejut dengan penemuan desa fiktif. Sebab dengan sistem basis data pemerintah saat ini wajar sekali bila ada ketidakcocokan data pemerintah dengan kondisi di lapangan.
Seolah tak cukup, pemerintah pun masih memiliki "aib" lain, Menurut Fithra, selama ini pemerintah pusat tidak serius dan ketat dalam mengawasi desa-desa di Indonesia.
"Ini permasalahan tata kelola," ujar Fithra, dilansir dari CNN Indonesia pada Kamis (7/11). "Ini pekerjaan rumah pemerintah, bagaimana pengawasan diperketat, basis data dibuat lebih serius."
Menurutnya dana desa memang menjadi "lahan menggiurkan" bagi oknum-oknum tak bertanggung jawab. Jangankan desa fiktif, dana desa juga kemungkinan besar dimainkan oleh pejabat setempat.
Oleh karena itu, Fithra pun kembali menegaskan pentingnya verifikasi data yang baik. Pemerintah pusat harus memiliki basis data yang kuat sehingga tak ada lagi kasus "kebocoran" dana desa ke wilayah fiktif.
"Ini kan dana puluhan triliunan, sangat menggiurkan," katanya. "Dana desa diatur aparatur desa yang secara kapasitas timpang antara pemerintah daerah dan pusat, maka bisa saja penyelewengan terjadi."
"Kalau sistemnya benar, harusnya ada verifikasi," imbuhnya. "Jadi, mungkin ada masalah di basis data."
"Aib" lain pun diungkapkan oleh peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ahmad Heri Firdaus. Menurutnya selama ini pengawasan dari pemerintah terkait penyaluran dana desa masih sangat minim sehingga rawan diselewengkan.
"Pendamping relatif sedikit. Beberapa desa bisa saja hanya dipegang oleh satu pengawas," tutur Ahmad. Oleh karena itu ia menyarankan agar jumlah pengawas di setiap daerah ditambah, terutama untuk menghindari hal-hal berbau politis di lapangan.
(wk/elva)
