Sebelumnya William mengungkap kejanggalan RAPBD DKI Jakarta 2020 lewat media sosialnya. Namun usai dipanggil oleh BK DPRD DKI hari ini (12/11), William justru 'melunak' dan memilih cara yang lebih 'tertutup'.
- Elvariza Opita
- Selasa, 12 November 2019 - 17:07 WIB
WowKeren - Beberapa waktu lalu, kejanggalan di Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2020 sempat menjadi sorotan publik nasional. Pasalnya sejumlah kejanggalan, yang belakangan terungkap mencapai Rp2,4 triliun, ditemukan di RAPBD tersebut.
Pintu masuk dari berbagai kejanggalan ini adalah pengadaan lem aibon oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta hingga Rp82 miliar. Kontroversi ini sendiri diungkap oleh anggota DPRD DKI Fraksi Partai Solidaritas Indonesia, William Aditya Sarana, lewat media sosial Twitter.
Pengungkapan ini rupanya berbuntut panjang. Tak hanya membuat kejanggalan-kejanggalan lain ikut disorot, William sendiri terancam kehilangan pekerjaannya sebagai anggota dewan. Pasalnya William dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD atas tuduhan melanggar kode etik dewan.
Hari ini, Selasa (12/11), William pun dipanggil oleh BK DPRD. Usai menjalani pertemuan, William langsung menjadi serbuan awak media. Pertanyaan perihal niatannya untuk mengungkap kejanggalan anggaran pun menjadi pertanyaan utama. Lantas bagaimana tanggapannya?
Anggota DPRD DKI termuda itu mengaku masih menemukan sejumlah kejanggalan lain di RAPBD tersebut. Namun berbeda dengan sikapnya sebelumnya yang mengaku siap membuka kejanggalan tersebut di media sosial, William justru menyatakan akan membongkarnya di rapat Badan Anggaran DPRD DKI.
"Ada (anggaran janggal)," ujar William di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (12/11). "Tapi mungkin kami sampaikan semua di rapat Banggar."
Namun demikian, William memastikan akan tetap meng-update perkembangan temuan anggaran janggal tersebut di media sosialnya. Apalagi kini rapat pembahasan anggaran pun akan digelar secara terbuka. "Akan kami amplifikasi di media sosial, pasti. Sekarang rapat kan sudah terbuka," tegasnya, dilansir Suara.
Menurut William, media sosial merupakan sarana komunikasi yang paling efisien untuk menjangkau banyak pihak. Aspirasi dan pertanyaan masyarakat terhadap pemerintahannya pun bisa tersampaikan lewat media sosial. Oleh karena itu, William pun mendorong agar masyarakat tetap menggunakan media sosial secara maksimal.
"Media sosial itu kan platform yang paling murah, yang paling gampang untuk kami komunikasi ke konstituen kan," pungkasnya. "Jadi kami tetap akan menggunakan media sosial untuk berkomunikasi kepada konstituen kami."
(wk/elva)
