Moeldoko menilai pemerintah dan Habib Rizieq tidak memiliki masalah apapun untuk menjadi alasan adanya rekonsiliasi. Perkara Rizieq dicekal di Arab Saudi pun belakangan terungkap bukan karena 'ulah' Indonesia.
- Elvariza Opita
- Jumat, 15 November 2019 - 12:54 WIB
WowKeren - Perkara gagalnya Habib Rizieq Syihab untuk bisa kembali ke Tanah Air masih menjadi polemik yang tak kunjung usai. Masalah semakin panjang setelah Rizieq mengaku menerima surat pencekalan yang dikeluarkan Arab Saudi atas permintaan pemerintah Indonesia.
Banyak pihak menuding pemerintah Indonesia memiliki masalah yang tak selesai dengan sang Imam Besar Front Pembela Islam (FPI). Permasalahan itu lah yang menjadi latar belakang Rizieq dicekal sehingga tak bisa kembali ke Tanah Air.
Oleh karena itu pemerintah Indonesia diimbau agar segera berekonsiliasi dengan Rizieq. Salah satunya adalah dari Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Abraham Lunggana alias Lulung.
Lulung berpendapat pemulangan Rizieq bisa berjalan lancar bila pemerintah bersedia melakukan rekonsiliasi secara nasional terhadap semua tokoh yang berseberangan selama Pemilihan Presiden 2019. Sebab menurutnya yang berekonsiliasi hanyalah Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Sedangkan Rizieq, sebagai salah satu figur yang berseberangan dengan pemerintah belum diakomodasi untuk rekonsiliasi.
Menanggapi pandangan Lulung itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pun angkat bicara. Mantan Panglima TNI itu justru balik mempertanyakan rekonsiliasi seperti apa yang dimaksud Lulung. Sebab, menurutnya, pemerintah tidak pernah memiliki masalah dengan Rizieq.
"Apanya yang direkonsiliasikan?" ujar Moeldoko ketika ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (14/11). "Wong enggak ada apa-apa kok direkonsiliasi. Enggak ada masalah."
Dalam kesempatan itu, Moeldoko pun menegaskan pemerintah tak pernah meminta pihak manapun untuk mencekal Rizieq. Sebagai pengingat, bantahan perihal pencekalan memang selalu disampaikan oleh pihak pemerintah Indonesia. Mulai dari Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Ronny Sompie serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
"Kan itu Dirjen sudah menjelaskan, Dirjen Imigrasi," ujar Moeldoko, dilansir dari CNN Indonesia. "Menko Polhukam juga sudah jelaskan. Apalagi?"
Di sisi lain, surat cekal yang sempat "dipamerkan" Rizieq lewat sebuah video pada Minggu (10/11) kemarin dikabarkan telah sampai di tangan Mahfud. Namun ternyata dokumen menggegerkan itu bukanlah surat cekal, seperti dijelaskan di sini.
(wk/elva)
