Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohamad Taufik menyarankan Partai Solidaritas Indonesia untuk menyampaikan penolakan terhadap APBD melalui forum, bukan ke media.
- Zodiak Yanuarita
- Sabtu, 16 November 2019 - 09:28 WIB
WowKeren - Partai Solidaritas Indonesia mengancam tidak akan ikut menandatangani penetapan Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2020 jika dalam prosesnya tidak transparan dan terbuka. Hal ini pun mendapat respons dari Fraksi Partai Gerindra.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohamad Taufik menegaskan bahwa ancaman PSI itu tidak akan memberikan pengaruh apapun. "Enggak ngaruh, enggak ada ngaruhnya mau dia enggak setuju juga," kata Taufik dilansir dari CNN Indonesia, Sabtu (16/11).
Ia menuturkan bahwa itu menjadi hak PSI jika ingin menolak rencana anggaran. Namun, perlu diingat bahwa lanjut tidaknya suatu anggaran akan diputuskan melalui musyawarah. "Kalau dia enggak setuju, APBD kan tetap jalan kalau disepakati bersama. Lagipula mereka sedikit kok," ungkap Taufik.
Jika PSI berniat menolak anggaran APBD tersebut, Taufik menyarankan untuk menyuarakannya di forum. Sebab menurutnya, cara itu lebih elegan dibanding mengumbarnya ke media hingga menjadi konsumsi publik.
"Ya enggak ada mesti di dalam rapat," lanjut Taufik. "Suruh ngomong di rapat dan keluarkan argumentasi di rapat gitu loh, ya kalau enggak setuju kenapa ngomongnya ke media?"
Taufik mengingatkan agar PSI bertanggung jawab jika memang menolak rencana anggaran tersebut. "Kalau konsekuensi enggak setuju anggaran gimana dong? Ya, menurut saya agak aneh saja yah. Kalau manggung monggo yang elegan enggak setuju itu di dalam bukan di luar. Enggak ada pengaruh," pungkasnya.
Penolakan PSI untuk menandatangani anggaran jika prosesnya tidak dilakukan secara transparan disampaikan oleh Ketua Fraksi PSI M Idris. Sebab menurutnya, hingga detik ini Anies masih belum mau membuka detail anggaran ke publik. Hal itu terlihat dari sikap Pemprov yang tidak mengunggah rencana anggaran itu ke situs resmi APBD DKI.
"PSI tidak akan ketok anggaran," kata Idris di DPRD DKI, Rabu (30/10). "Jika mata kegiatan tidak dibahas secara mendalam tajam dan transparan dengan benar-benar."
(wk/zodi)
