Meski demikian, Wakil Presiden Ma'ruf Amin tidak melarang jika PA 212 menggelar reuni tahunan mereka asalkan tidak menimbulkan kegaduhan ataupun berbuntut pada tindakan anarkis.
- Zodiak Yanuarita
- Kamis, 28 November 2019 - 19:11 WIB
WowKeren - Wakil Presiden Ma'ruf Amin buka suara soal rencana Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang akan menggelar reuni Desember mendatang. Ma'ruf menuturkan bahwa reuni tersebut tak lagi diikuti oleh peserta 212 yang asli.
Ma'ruf mengatakan bahwa aksi 212 pada awalnya digagas oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI), yang mana aksi tersebut sudah selesai. Sehingga jika masih ada yang mengatasnamakan 212 maka itu bukan lagi peserta yang dulu.
"Yang ini bentukan baru, kalau yang asli kan sudah selesai," kata Ma'ruf di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (28/11) "Untuk GNPF-MUI sudah dibubarkan semua, tugasnya 212 sudah selesai, nah itu kemudian muncul baru lagi."
Ma'ruf mengaku bahwa dirinya tak pernah diundang ke aksi reuni yang digelar setiap Desember itu. Ia hanya pernah diundang pada aksi reuni 212 yang digelar pada 2016 lalu. Meski demikian, Ma'ruf tidak melarang jika PA 212 ingin menggelar reuni.
Sebab, kebebasan untuk berserikat dan berkumpul telah dijamin oleh undang-undang dan menunjukkan prinsip demokrasi di Indonesia memang berjalan semestinya. Asal yang penting, tidak menimbulkan kegaduhan apalagi sampai berujung kericuhan ke tindak anarkis.
"Ya orang berkumpul itu kan selama dalam demokrasi ya boleh-boleh saja," kata Ma'ruf. "Yang penting tidak menimbulkan kegaduhan, anarkis. Kalau orang silahturahmi, berkumpul, boleh saja."
Sementara itu, Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif menuturkan bahwa acara reuni yang rencananya akan digelar pada 2 Desember nanti sudah mengantongi izin dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. PA 212 mengklaim satu juta massa akan hadir dalam acara itu.
Beberapa waktu lalu, Ma'ruf juga sempat menegaskan dirinya yang mengeluarkan fatwa untuk Gerakan 212. Adapun tujuan dibentuknya gerakan ini adalah untuk menegakkan hukum sehingga ketika masalah tersebut sudah berakhir seharusnya 212 juga bubar.
"212 tadinya untuk penegakan hukum," kata Ma'ruf di Jawa Tengah pada Selasa (5/2). "Saya yang keluarkan fatwa, penegakan hukum dilakukan selesai. Harusnya selesai, yang bersalah sudah dihukum. Makanya gerakan kita bubarkan, gerakan nasional pengawal fatwa MUI bubarkan."
(wk/zodi)
