WowKeren - Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan sejumlah keputusan terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satunya dengan membangun Dewan Pengawas lembaga antirasuah tersebut.

Sayangnya Mantan Pimpinan KPK Busyro Muqoddas justru mengkritik serangkaian keputusan Jokowi tersebut. Ia menganggap jika Jokowi tak mendukung pemberantasan korupsi, apalagi setelah Presiden ke-7 RI itu memberikan grasi kepada narapidana kasus korupsi, Annas Maamun.

Menurut Busyro pemberian grasi ditambah tindakannya selama ini, Jokowi tak bisa lagi dijadikan teladan dalam melawan tindakan rasuah.

"Catatan sikap dia menyetujui revisi UU KPK, dibarengi tidak berani mengeluarkan Perppu UU KPK yang baru, ditambah grasi kepada koruptor, sudah cukup untuk menilai bahwa dia tidak bisa dijadikan panutan tertinggi dalam melawan dan memberantas tumor ganas korupsi yang telah menjadi fakta tindak kebrutalan dan radikal yang nyata," jelasnya dilansir CNNIndonesia, Sabtu (30/11).

Busyro mengatakan jika banyak yang gelisah dengan rentetan sikap Jokowi selama ini. Kegelisahan itu muncul lantaran Jokowi terindikasi ingin menurunkan standar moralitas.

"Sudah pada level demoralisasi yang berdampak pada deideologisasi terhadap Pancasila, yang tidak dicerminkan pada sejumlah kebijakan pemerintah yang diametral, terutama keadilan sosial," terangnya. "Tata kelola sektor ekonomi, pajak, tata ruang, perizinan sektor Sumber Daya Alam, dan rekruitmen pejabat dan staf-staf khusus yang tidak based on track record integritas yang teruji adalah contoh konkret."

Sebelumnya, Jokowi turut buka suara terkait keputusannya memberikan grasi kepada Annas Maamun. Pada Rabu (27/11), Jokowi mengungkapkan alasan pemberian grasinya adalah pertimbangan kemanusiaan.

"Memang dari sisi kemanusiaan memang umurnya juga sudah uzur dan sakit-sakitan terus," tutur Jokowi di Istana Bogor. "Sehingga, dari kacamata kemanusiaan itu diberikan."