Massa yang tergabung Aliansi Masyarakat membela William PSI dengan berdemo di depan gedung DPRD DKI. Selain itu, mereka juga menganugerahi William dengan simbol sisir jumbo karena berhasil menyisir anggaran DKI.
- Anis Rosella Pitaloka
- Rabu, 04 Desember 2019 - 15:29 WIB
WowKeren - Beberapa waktu lalu, berita mengenai kejanggalan anggaran DKI Jakarta kian senter usai salah satu anggota Faksi PSI William Aditya Sarana membeberkannya. Namun, akibat perbuatannya tersebut, William justru dinyatakan bersalah karena dianggap melakukan pelanggaran tata tertib oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI.
Sejumlah masyarakat pun tak terima dengan vonis William tersebut. Oleh karena itu, puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk Transparansi berdemo di depan Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat pada hari ini, Rabu (4/12).
Tak hanya itu, di tengah aksi demonya, Aliansi Masyarakat untuk Transparansi pun memberikan piagam kepada William sebagai penghargaan untuk aksinya dalam mengungkap kejanggalan anggaran DKI Jakarta. Anggota DPRD DKI termuda itu kemudian dianggap sebagai pejuang transparansi oleh mereka.
Tak hanya piagam, William juga diberikan sisir jumbo oleh mereka. Sisir jumbo ini merupakan simbol perjuangan dalam menyisir rencana anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Kami memberikan penghargaan dan alat perang kepada William sebagai pejuang transparansi," ujar koordinator Aliansi Masyarakat untuk Transparansi, Indra Damanik yangh dilansir Tempo pada Rabu (4/12).
Menurut Indra, aksi dan penghargaan tersebut dilakukan untuk memberi dukungan kepada William agar ia tetap kritis dan memperjuangkan transparansi anggaran. Hal ini karena Badan Kehormatan DPRD DKI menganggap pemuda itu melanggar tata tertib atas apa yang telah dilakukannya dalam mengungkap anggaran pengadaan lem aibon di Dinas Pendidikan senilai Rp 82 Miliar.
Menurut mereka, keputusan Badan Kehormatan tersebut tidak tepat. Hal ini karena yang disampaikan oleh William merupakan informasi yang memang harus diketahui oleh publik. "Kami disini mendukung William," tutur salah satu orator aksi demo, Azas Tigor Nainggolan dari Forum Warga Kota Jakarta.
Sebelumnya, Badan Kehormatan DPRD DKI menyatakan William melanggar tata tertib saat mengungkap rencana anggaran DKI 2020 yang janggal. "Iya, mungkin dianggap tidak proporsional. Karena William bukan anggota komisi E dan tidak membidangi masalah pendidikan," ujar Ketua BK DPRD DKI Achmad Nawawi.
Meskipun begitu, William dengan tegas menyatakan bahwa ia akan tetap akan mendorong transparansi anggaran pemerintah DKI Jakarta. Menurut William, sanksi itu merupakan risiko perjuangannya sebagai legislator. “Saya tidak gentar sedikitpun," katanya pada Jumat (29/11).
(wk/aros)
