Kementerian Agama segera mencabut soal ujian tersebut dan menggantinya dengan soal baru yang tidak bermuatan khilafah. Selanjutnya Kemenag akan memanggil pembuat soal.
- Zodiak Yanuarita
- Kamis, 05 Desember 2019 - 08:44 WIB
WowKeren - Kemunculan soal bermuatan khilafah di Kediri, Jawa Timur, menjadi viral di media sosial. Soal tersebut muncul di ujian semester ganjil mata pelajaran fikih kelas XII madrasah aliyah di Kediri Utara, Jawa Timur.
Kementerian Agama pun segera mencabut soal ujian tersebut dan menggantinya dengan yang baru. "Soal itu dicabut dan diganti dengan soal yang lain yang akan diujikan tersendiri dalam ujian susulan," ujar Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah, Kemenag, A Umar, di Jakarta, Rabu (4/12).
Selanjutnya, Kemenag akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait. Tak hanya itu, Kemenag juga mengkaji untuk kemungkinan memberikan sanksi terhadap pembuat soal.
"Akan dilakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait dalam pembuatan soal," bunyi kalimat Kemenag seperti dilansir Detik, Kamis (5/12). "Termasuk kemungkinan memberikan sanksi sesuai ketentuan."
Untuk menarik soal mata pelajaran tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah berkoordinasi dengan Kanwil Kemenag Jawa Timur. Adapun pembuat soal bermuatan khilafah tersebut adalah Kelompok Kerja Madrasah (KKM).
"Adapun soal ujian fikih kelas XII yang memuat pertanyaan tentang khilafah di Wilayah Kerja Kediri Utara ini disusun oleh KKM tiga kabupaten di wilayah kerja Kediri Utara," ujar Umar. "Yang meliputi Kota Kediri, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Nganjuk."
Pemerintah terus berupaya untuk menguatkan penanaman ideologi Pancasila pada masyarakat dengan menekan penyebaran benih-benih radikalisme dan ekstremisme yang tak sesuai. Ditjen Pendidikan Islam Kemenag telah mengulas 155 buku pendidikan agama Islam (PAI) yang bermuatan ekstremisme.
Oleh sebab itu, Umar mempersilakan masyarakat untuk menghubungi Kemenag setempat jika menemukan sesuatu yang bertentangan dengan Islam moderat. "Materi yang berpotensi menjadi pintu masuk paham ekstremis dan anti Pancasila diganti dengan konten yang menguatkan moderasi beragama," imbuh Umar.
Sementara itu sebelumnya, pemerintah diketahui berencana untuk merombak ratusan buku pelajaran agama di Indonesia. Perombakan tersebut bertujuan untuk mencegah penyebaran paham radikalisme.
(wk/zodi)
