WowKeren - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diketahui baru saja mengunjungi lokasi ibu kota baru di Kalimantan Timur (Kaltim) pada Selasa (17/12). Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menemui tokoh masyarakat dan adat Kaltim untuk meminta izin kepada para tokoh terkait dengan rencana besar itu.

Dalam kesempatan tersebut, saat diwawancarai, Jokowi menuturkan akan pentingnya menekankan pentingnya keterlibatan pihak-pihak di luar pemerintah untuk pembangunan ibu kota baru. Oleh karena itu, ia memberi kesempatan seluas-luasnya kepada pihak swasta untuk menggarap proyek di ibu kota baru.

Hal ini karena pembangunan ibu kota tak bisa hanya mengandalkan dana dari APBN. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan bahwa terlalu berat jika seluruh biaya pembangunan ditanggung oleh negara melalui APBN. "Ada yang pingin mendirikan universitas ya silakan, ngapain kita keluar uang kalau ada dari non-APBN bisa?" ujar Jokowi di Kalimantan Timur pada Rabu (18/12).

Jokowi kemudian menuturkan bahwa saat ini pemerintah tengah membangun kepercayaan kepada banyak pihak bahwa ibu kota merupakan gagasan yang patut didukung. "Dan ini yang sedang kita kembangkan, artinya yang dibangun trust, kepercayaan ibu kota sebuah gagasan yang patut didukung oleh mereka,"tuturnya.

Mantan Wali Kota Solo ini pun menyayangkan jika ada yang berpikiran negatif mengenai bagi-bagi proyek ini. Hal ini karena menurutnya, pemerintah juga sangat membutuhkan keterlibatan dari stakeholder lainnya, termasuk swasta untuk mendukung pembangunan ibu kota baru.

"Kalau pikirannya negatif tok ya repot, bagi proyek ya harus dibagi," ujar Jokowi yang dilansir Kumparan pada Rabu (18/12). "Masa kita kerjain sendiri? APBN habis lah (kalau ditanggung semua oleh negara). Artinya keterlibatan di luar pemerintah itu sangat diperlukan."

Jokowi menegaskan jika langkah ini merupakan alternatif untuk mengamankan APBN. Sehingga, negara juga tak harus menanggung beban berlebihan saat memindahkan ibu kota negara ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara nantinya.

"Pembangunan besar, anggaran besar jangan sampai mengganggu APBN," tegas Jokowi. "Kita ingin mencari sumber pendanaan yang semua negara melakukan. Tidak memberi beban ke negara tapi barang jadi bisa lewat PBB, KPBU, bisa lewat investasi swasta kan banyak."

Jokowi kemudian mencontohkan keterlibatan pihak swasta seperti pengadaan transportasi di ibu kota baru yang menggunakan energi nonfosil ramah lingkungan. Proyek tersebut diharapkan dapat mendukung aspek kemajuan di wilayah itu.

"Justru itu yang kita harapkan, misalnya untuk transportasi, ada yang ingin menawarkan 'Pak transportasi kami bukan dengan energi fosil tapi nonfosil'," kata Jokowi. "Bagus, saya tanya berapa biayanya. Oh hitungannya masih silakan kontestasi saja lah," pungkasnya.