PKS tak setuju dengan keputusan pemerintah dalam menangani polemik kedaulatan Tiongkok soal laut Natuna. Menurutnya sikap tersebut dinilai 'lembek' padahal Indonesia perlu menunjukkan ketegasannya.
- Nidya Putri
- Sabtu, 04 Januari 2020 - 14:14 WIB
WowKeren - Pemerintah telah memutuskan untuk mengambil tindakan damai dalam menyikapi polemik yang membelit Tiongkok dan Tanah Air soal perairan Natuna, Kepulauan Riau. Keputusan tersebut diungkapkan oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.
Sontak saja keputusan tersebut dinilai "lembek" oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyayangkan respons Prabowo terhadap manuver Tiongkok tersebut.
Menurutnya, Prabowo tak boleh menganggap enteng masalah tersebut. "Pak Prabowo sebagai Menhan tidak boleh anggap isu kedaulatan sebagai isu yang enteng, santai. Sikapnya harus tegas dan punya wibawa," kata Kholid dilansir CNNIndonesia, Sabtu (4/1). "Kalau lembek, santai-santai, maka bangsa ini akan semakin direndahkan oleh bangsa lain karena tidak punya keberanian dalam bersikap."
Tak hanya itu, ia juga mengingatkan bahwa Indonesia berpegang teguh kepada hukum Internasional dalam UNCLOS 1982 dan keputusan pengadilan arbitrase PBB terkait klaim negara-negara di Laut Natuna Utara. Karenanya PKS meminta Presiden Joko Widodo menegaskan hal itu dalam situasi kali ini.
"Presiden Jokowi harus bersikap jelas dan tegas. Tiongkok sebagai bagian komunitas internasional, harus menghormati norma dan hukum internasional yang sudah menjadi kesepakatan bersama bangsa-bangsa di dunia," sambungnya.
Sebelumnya, situasi di Laut Natuna Utara memanas usai kapal nelayan China yang didampingi kapal militer menerobos batas negara. TNI mengerahkan utama sistem senjata (Alutsista) yang sudah tergelar yaitu 3 KRI, 1 pesawat intai maritim, dan 1 pesawat Boeing TNI AU.
Hal ini lantas membuat sejumlah menteri serta keamanan negara mengadakan rapat tertutup pada Jumat (3/1). Dalam rapat tersebut turut hadir Menhan Prabowo, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
(wk/nidy)
