WowKeren - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berbicara mengenai ketentuan perjalanan dinas pemerintah. Menurutnya, ketentuan perjalanan dinas pemerintah perlu ditinjau kembali.

Ia menuturkan bahwa berdasarkan pengalamannya selama melakukan perjalanan dinas, hal itu kurang memuaskan. Hal itu disebabkan lantaran kurangnya anggaran.

"Ya ada masalah belanja barang dan SPD (Surat Perjalanan Dinas)," kata Luhut di Gedung BPK RI, Jakarta, Senin (6/1). "Ya memang ini masalah komplain semua rakyat ini. Dari tingkat menteri sampai bawah."

Ia pun mencontohkan ketika hotel yang disediakan untuk menunjang perjalanan dinasnya kurang memuaskan. Tak pelak, ia pun memilih untuk merogoh kocek pribadi demi mendapatkan pelayanan hotel yang sesuai dengan keinginannya.

"Saya sebagai pejabat negara, saya pergi ke mana hotel saya enak karena saya bayar sendiri," tegas Luhut. "Sekarang dibayar kantor kurang."

Tak hanya itu, karena keterbatasan anggaran, para deputinya yang juga ikut serta dalam perjalanan dinas tersebut harus bermalam di hotel secara terpisah. Sebab, anggaran yang diberikan tidak memungkinkan mereka untuk menginap di hotel yang sama.

"Yang parah lagi para deputi saya kalau pergi itu sering nggak satu hotel dengan saya," lanjut Luhut. "Karena uangnya nggak cukup."

Oleh sebab itu, ia berharap agar anggaran perjalanan dinas bisa ditinjau kembali. "Jadi saya pikir ke depan ya perlu kita tinjau mengenai ketentuan ini. Sehingga tidak menjadi temuan. Padahal bisa dihindari," ujar Luhut.

Adapun pernyataan Luhut tersebut dalam rangka menanggapi Anggota IV BPK RI Isma Yatun. Isma menyatakan bahwa berdasarkan laporan keuangan tahun anggaran 2018 di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, BPK akan menyoroti penggunaan anggaran dinasnya. "Untuk Kemenko Kemaritiman kami akan perhatikan belanja barang, khususnya belanja perjalanan dinas," tutur Isma.