WowKeren - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan bahwa pemerintah akan mengerahkan sebanyak 470 nelayan untuk ke Natuna. Hal itu sebagai bukti bahwa Natuna Utara bukan merupakan milik Tiongkok seperti yang diklaim oleh negara tersebut.

"Besok saya akan mengerahkan nelayan-nelayan," kata Mahfud di Jakarta, Rabu (8/1). "Sudah ada 470 nelayan dengan kapalnya mendaftar mau ke sana untuk meramaikan Natuna untuk membuktikan bahwa itu milik kita."

Ratusan nelayan tersebut berasal dari Jawa. Meski demikian, tak sedikit pula nelayan dari wilayah lain juga tengah mengajukan diri untuk bisa bergabung dalam aksi membela negara tersebut. Mereka ada yang berasal dari Maluku hingga Makassar.

Meski demikian, Mahfud enggan berkomentar terkait fasilitas apa saja yang akan diberikan oleh pemerintah untuk mereka. "Yang penting idenya dulu, kalau itunya nanti kan gampang," ujarnya.

Tak hanya itu, Mahfud juga tidak membeberkan secara detail berapa operasional yang harus dikeluarkan. Yang jelas, hal itu saat ini tengah dibicarakan di lintas kementerian. Ia memastikan bahwa para nelayan tersebut akan melaut di Natuna Utara.

"Pokoknya itu akan jalan," lanjut Mahfud. "Biaya dan sebagainya, dari mananya, hari ini di sana sedang rapat lintas kementerian."

Sementara itu, kehadiran Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi ke Natuna merupakan hal yang patut diapresiasi. Pasalnya, hal itu menunjukkan bahwa negara hadir di sana. "Kita negara harus hadir di Natuna untuk menunjukkan bahwa itu milik kita. Lalu hari ini Presiden datang," ujarnya.

Tak hanya itu, upaya untuk membuktikan kedaulatan negara juga dilakukan dengan dengan mengirim empat pesawat tempur F16. Menurutnya, langkah TNI merupakan upaya menunjukkan kepada China bahwa perairan Natuna Utara merupakan kedaulatan Indonesia.

"Karena gini, satu daerah kosong, kalau dibiarin, didudukin orang lama-lama ada klaim, de facto," tutur Mahfud. "De factonya kami di sini. Nah sekarang kita yang de facto gitu ya."