Dewan Pengawas mengapresiasi skor indeks persepsi korupsi di Indonesia, sebut masyarakat harus terus 'menggonggongi' pemerintah dan KPK agar IPK dapat terus digenjot.
- Ruth Meliana
- Jumat, 24 Januari 2020 - 09:30 WIB
WowKeren - Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia telah mengalami peningkatan. Sontak hal tersebut mendapat apresiasi Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Syamsuddin Haris.
Skor IPK saat ini telah meningkat dari 38 menjadi 40 pada tahun 2019 lalu. Meski Syamsuddin memberikan apresiasinya, namun ia mengingatkan masyarakat Indonesia untuk terus "menggonggongi" atau dalam kata lain mengingatkan KPK, partai politik, hingga pemerintah agar dapat terus meningkatkan skor IPK selanjutnya.
"KPK mesti digonggongi. Partai politik mesti digonggongi," ujar Syamsuddin dalam pemaparan IPK 2019 di gedung Sequis Center, Jakarta pada Kamis (23/1). "Pemerintah juga mesti digonggongi, diingatkan."
Menurut Syamsuddin, sangat penting bagi masyarakat untuk terus "menggonggongi" tepatnya KPK secara khusus. Pasalnya, saat ini Indonesia sedang menghadapi persaingan yang tinggi dengan berbagai negara di segala bidang.
Persaingan tersebut membuat tingkat korupsi tentunya mempengaruhi citra Indonesia di mata dunia. Sementara jika masyarakat tidak memberikan dukungan yang besar kepada KPK, maka keinginan Indonesia untuk terus maju dan bersaing dengan negara lain akan sulit terjadi.
"Penting bagi publik mengingatkan KPK tanggung jawabnya itu, karena Indonesia memiliki daya saing tinggi, pendapatan kapita tinggi, dan sebagainya," jelas Syamsuddin. "Tanpa KPK yang kuat, itu tak akan terwujud."
Syamsuddin mengaku sebagai seorang Dewas, sudah menjadi tugasnya untuk melawan segala bentuk upaya pelemahan KPK. Menurutnya, segala bentuk penguatan KPK justru sudah tertuang dalam berbagai kebijakan dalam UU KPK Baru. "Melalui kewenangan dan tugas yang dimiliki dewas itu kami berusaha menahan laju pelemahan KPK," kata Peneliti LIPI tersebut.
Syamsuddin lantas mengungkapkan tantangan terbesar pemerintah dalam melawan korupsi adalah dengan melakukan pembenahan di bidang politik. Ia berpendapat jika sistem politik yang saat ini berada di Indonesia masih sangat koruptif.
Sebagai contoh, Syamsuddin berkaca pada pelaksanaan pilkada, pileg, bahkan hingga pilpres tahun lalu. Kala itu, banyak bermunculan kasus suap yang menjerat para calon sehingga pemerintah dinilai gagal dalam menciptakan sistem politik yang bersih dan jauh dari korupsi.
"Poinnya adalah sistem yang kita bangun itu, masih sistem yang korupsi," ucap Syamsuddin. Setidaknya membuka peluang besar terjadi tindak pidana korupsi."
(wk/lian)
