Dugaan Menkumham Terlibat Kasus Harun Masiku Dianggap Ujian Bagi Jokowi, Kenapa?
Nasional
OTT KPK Komisioner KPU

Menkumham Yasonna Laoly terus menuai kritikan publik dan diduga memiliki konflik kepentingan dalam kasus suap DPR PAW yang melibatkan eks Caleg PDI Perjuangan Harun Masiku.

WowKeren - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sedang menjadi sorotan publik terkait dengan kasus dugaan suap DPR pergantian antarwaktu (PAW). Hal ini tentu tak lepas dari simpang siur informasi keberadaan tersangka kasus suap, yakni mantan Caleg PDI Perjuangan Harun Masiku.

Tak pelak Yasonna pun dianggap memiliki konflik kepentingan dalam kasus yang melibatkan rekan sesama partainya ini. Dugaan itu semakin kencang berembus pasca Yasonna memutuskan untuk mencopot Direktur Jenderal Imigrasi, Ronny Sompie.


Alhasil banyak pihak yang mendesak agar Presiden Joko Widodo mencopot Yasonna. Salah satu yang ikut mendesak adalah Manajer Riset Transparency International Indonesia, Wawan Heru Suyatmiko.

Menurut Wawan, pencopotan Yasonna merupakan ujian bagi Jokowi. Sebab hal ini akan membuktikan komitmen Jokowi dalam memberantas korupsi.

"Komitmen terhadap pemberantasan korupsi itu bisa ditunjukkan hari ini," ujar Wawan dalam konferensi pers di Kantor TII, Kamis (30/1). "Dengan cara lulus enggak ujian untuk mencopot Yasonna Laoly?"

Wawan berpandangan Yasonna patut dicopot lantaran memberikan informasi keliru soal keberadaan Harun Masiku. Walau kemudian Yasonna "membalas dosa"-nya dengan mencopot Dirjen Imigrasi serta membentuk tim independen Kemenkumham, Wawan menilai hal itu tidak cukup.

"Alangkah baiknya Jokowi yang membentuk tim independen," terang Wawan, dilansir dari Kompas, Jumat (31/1). "Sehingga tim independen itu memeriksa yang bersangkutan dengan menonaktifkan Yasonna Laoly atau mencopot Yasonna Laoly."

Hal serupa juga disampaikan oleh Direktur LBH Jakarta, Arif Maulana. Menurutnya Jokowi harus turun tangan untuk mencopot Yasonna apabila sang menteri tak kunjung mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban.

"Itu (Yasonna mundur) pilihan pertama. Pilihan keduanya adalah, kalau itu kan kesadaran ya, kalau ini yang kedua (Jokowi mencopot Yasonna) yang harus dilakukan," pungkas Arif. "Seperti dalam statement yang disampaikan, ini harus dilakukan Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo."

(wk/elva)

You can share this post!

Related Posts