PKS Sebut Putusan MA Tolak Kenaikan Iuran BPJS Tampar Muka Pemerintah
Nasional

Dengan adanya kejadian semacam ini, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) mempertanyakan koordinasi antara Kemenkeu, Kemenkes, dan Presiden Joko Widodo.

WowKeren - Partai Keadilan Sejahtera ikut buka suara mengenai putusan Mahkamah Agung yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. PKS menilai bahwa putusan MA terkait pembatalan tersebut menjadi tamparan untuk pemerintah.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) menilai bahwa kenaikan iuran BPJS Kesehatan memang tak pernah direstui oleh Komisi IX DPR RI. Tak hanya itu, Kementrian Kesehatan sendiri saja bahkan sebenarnya juga tidak sepakat dengan rencana kenaikan tersebut.

"Sesungguhnya ini menampar muka pemerintah sendiri karena seharusnya itu (pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan) sudah dilaksanakan ketika ada kesepakatan dengan Komisi IX," kata HNW di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/3). "Kenapa tidak dilaksanakan?"

Dengan adanya kejadian semacam ini, HNW mempertanyakan koordinasi antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Keuangan dan juga Presiden Joko Widodo. Sebab menurutnya, jika Presiden Jokowi diberi tahu maka Perpres kenaikan iuran tersebut tidak akan diterbitkan.


Dengan adanya putusan MA tersebut, maka pemerintah harus segera membatalkan kenaikan iuran yang telah berjalan sejak awal tahun 2020 tersebut. Ia menegaskan bahwa putusan MA bersifat mengikat sehingga pemerintah pun harus melaksanakannya.

"Tepat MA sudah memutuskan dan sesuai dengan keputusan di Komisi IX yang diperjuangkan oleh PKS juga," tutur HNW. "Pemerintah tinggal melaksanakan."

Sementara itu, Staf Khusus Presiden bidang Hukum Dini Purwono mengatakan jika pemerintah menghargai putusan MA tersebut. Namun untuk pengambilan langkah selanjutnya, akan terlebih dahulu mempelajari putusan itu. "Akan mempelajari terlebih dahulu keputusan tersebut sebelum mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya," tutur Dini pada Selasa (10/3) hari ini.

Dikatakannya, apapun langkah yang akan diambil pemerintah nantinya, layanan BPJS Kesehatan tidak akan ikut terdampak. "Intinya, apapun langkah atau respons Pemerintah nantinya, masyarakat tidak perlu khawatir karena pelayanan kepada masyarakat pengguna BPJS akan tetap menjadi perhatian utama pemerintah," ungkap Dini.

(wk/zodi)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait