Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menghitung ulang defisit pasca iuran batal mengalami kenaikan.
- Ruth Meliana
- Selasa, 10 Maret 2020 - 16:14 WIB
WowKeren - Keputusan Pemerintah Indonesia untuk menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada awal Januari 2020 silam telah membuat banyak masyarakat memprotes tidak setuju. Pasalnya, kenaikan yang disetujui pemerintah mencapai dua kali lipat dari iuran sebelumnya.
Salah satu pihak yang keberatan yaitu Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI) lantas menggugat kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut ke Mahkamah Agung (MA). Hasilnya, MA kini telah mengabulkan permohonan tersebut dan membatalkan kenaikan iuran BPJS pada Senin (9/3).
Akibat iuran yang batal naik, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta BPJS Kesehatan segera menghitung ulang defisit mereka saat ini. Menurut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, saat ini masih banyak data-data keuangan BPJS Kesehatan yang harus diselaraskan kembali.
"Kami minta agar dihitung ulang lagi karena sebenarnya defisit itu bisa dikurangi. Berdasarkan yang kami telah pelajari juga banyak data-data BPJS yang harus disinkronkan," kata Dasco di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta pada Selasa (10/3). "Jadi dengan data-data terbaru kami bisa tahu berapa sih masuknya dan defisitnya."
Desakan dari Dasco agar defisit BPJS Kesehatan dihitung ulang tak terlepas dari keputusan MA. Seperti yang diketahui, Pemerintah Indonesia pada awal tahun 2020 telah menaikkan besaran iuran BPJS Kesehatan setelah mengalami defisit yang merugikan negara yaitu sebesar Rp13 triliun.
Selain itu, DPR juga meminta sejumlah pihak terkait untuk bersinergi dan membahas dampak dari pembatalan kenaikan iuran. Diantaranya adalah BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Kementerian Keuangan.
Salah satu pembahasan adalah apakah BPJS Kesehatan perlu mengembalikan uang peserta yang telah membayar sesuai dengan tarif yang telah dinaikkan. Meski demikian, Dasco mengatakan jika fokus utama pemerintah saat ini memang tengah mengarah pada kasus virus corona di Indonesia.
"Nanti kami lihat bagaimana. Ini kan baru sehari. Akan kami kaji ulang, akan kami minta semua pihak duduk bersama," tandas Dasco. "Di tengah cobaan virus corona tentu ada skala prioritas yang akan ditentukan."
(wk/lian)
