Kadinkes Kota Surabaya Febria Rachmanita mengatakan bahwa proses pembuatan hand sanitizer itu dilakukan di RSUD dr Soewandhi dan sudah melalui koordinasi dengan BPOM.
- Zodiak Yanuarita
- Selasa, 17 Maret 2020 - 09:53 WIB
WowKeren - Semenjak isu corona mulai santer di Indonesia, masker dan hand sanitizer menjadi barang langka yang sulit ditemukan di pasaran. Kelangkaan ini membuat Pemerintah Kota Surabaya (Pemkot Surabaya) berinisiatif untuk membuat hand sanitizer sendiri.
Adapun pihak yang bertanggung jawab membuat hand sanitizer ini adalah Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya. Saat ini, Dinkes Surabaya telah membuat sebanyak 875 liter cairan untuk meminimalkan penularan virus tersebut.
Hal itu sebagaimana dikemukakan oleh Kadinkes Kota Surabaya Febria Rachmanita. Ia menuturkan jika proses pembuatan hand sanitizer dilakukan di RSUD dr Soewandhi oleh tim ahli. Pembuatan ini pun juga telah berkoordinasi dengan BPOM. "Waktu itu awal produksinya 50 liter, terus nambah 100 liter dan 200 liter. Ini 875 liter," kata Kadinkes di Balai Kota Surabaya, Selasa (17/3).
Bukan untuk dijual, hand sanitizer buatan sendiri ini rencananya akan dibagikan kepada masyarakat Surabaya dengan diletakkan di tempat umum. "Ini akan dibagikan kepada yang membutuhkan secara gratis. Tadi dibagikan terminal, stasiun, bus-bus, rencana ojol dan Damri," tambah Febria.
Hand sanitizer yang dibuat oleh Pemkot Surabaya sudah sesuai dengan formula yang disarankan oleh Organisasi Kesehatan Dunia PBB (WHO). Komposisi yang digunakan yakni alkohol 96 persen, H20 sebanyak 3 persen, Glycerol, dan Aquadest Ad. "Sesuai dengan WHO dan kita sudah uji klinis tidak ada virus dan bakteri," ujar Febria.
Selain hand sanitizer, kepedulian Pemkot Surabaya terhadap warganya juga terlihat dari upaya penimbunan masker yang dilakukan sejak Januari lalu. Wali Kota Tri Rismaharini mengaku telah menimbun masker untuk dibagikan ke warga Surabaya jika memang diperlukan nantinya.
Sementara itu terkait kebijakan lockdown, Risma menegaskan bahwa dirinya tak akan menerapkan kebijakan itu. Sebab, tak semua warga berpendapatan bulanan. Jika lockdown diberlakukan maka Risma khawatir dengan masyarakat yang menggantungkan hidup mereka dari penghasilan harian.
(wk/zodi)
