Hubungan antar kedua negara Taiwan dan Tiongkok kembali memanas. Hal ini disebabkan karena Selandia Baru mendukung Taiwan untuk bergabung dengan WHO karena 'prestasinya' dalam melawan virus corona (COVID-19).
- Nidya Putri
- Rabu, 13 Mei 2020 - 12:32 WIB
WowKeren - Selandia Baru mendukung Taiwan untuk bergabung menjadi anggota Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Sayangnya, hal tersebut justru mendapat kecaman dari Tiongkok.
Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Winston Peters, dan para menteri senior di negara tersebut mengatakan Taiwan seharusnya diizinkan bergabung dengan WHO sebagai pengamat setelah berhasil "berperang" melawan virus corona.
Tiongkok sendiri diketahui pernah memperingatkan agar Taiwan tidak bergabung dengan WHO. Bahkan Taiwan dikeluarkan dari organisasi tersebut lantaran Tiongkok menganggap mereka sebagai bagian dari Negara Tirai Bambu tersebut.
"Kita harus membela diri kita sendiri. Dan persahabatan sejati didasarkan pada kesetaraan," ujar Peters ketika ditanya mengenai respons Tiongkok atas posisi Selandia Baru dalam hal Taiwan dan WHO. "Didasarkan pada kemampuan menjalin persahabatan kendati ada ketidaksetujuan. Posisi Selandia Baru terhadap Taiwan adalah mengenai keberhasilan yang luar biasa menghadapi COVID-19."
Di tengah pandemi corona, Taiwan berhasil menekan penyebaran virus mematikan tersebut hingga menyisakan 440 kasus positif dan tujuh kematian.
Perdana Menteri Jacinda Ardern, secara terpisah menegaskan posisi Selandia Baru di Taiwan hanya terkait dengan masalah COVID-19. "Kami selalu mengambil kebijakan 'Satu China' dan itu akan terus menjadi perhatian," ujarnya kepada The Guardian.
Perlu diketahui, hubungan Tiongkok dengan beberapa negara mulai memburuk lantaran adanya pandemi corona. Selain masalah dengan Selandia Baru terkait Taiwan, Tiongkok juga berang dengan Australia yang menyerukan penyelidikan mengenai asal-usul penyebaran virus yang menyerang sistem pernapasan manusia tersebut. Negara Tirai Bambu tersebut menolak segala macam upaya pengusutan seperti yang disuarakan Australia dan Amerika Serikat dengan menyebutnya sebagai tindakan yang tidak berdasar.
(wk/nidy)