Jusuf Kalla Kritik Penanganan Corona Di RI: Jangan Cuma Bicara Ekonomi Saja
Nasional

Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla melayangkan berbagai kritikannya terkait penanganan pandemi virus corona (COVID-19) di Tanah Air. Apa saja?

WowKeren - Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi virus corona (COVID-19) terus mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK).

JK menilai jika Pemerintah Indonesia tidak cukup tanggap dalam mengantisipasi datangnya penyebaran virus corona. Apalagi, pemerintah mengatasi pandemi dengan lebih mempertimbangkan faktor ekonomi alih-alih dari segi kesehatan.

Menurut JK, pertimbangan tersebut justru dapat berdampak fatal. Seharusnya kebijakan pemerintah adalah berusaha menekan kasus virus corona agar kurva mulai menurun. Setelah kurva kasus COVID-19 menurun, barulah pemerintah bisa fokus terhadap pemulihan ekonomi.

”Prioritas pertama menyelesaikan virusnya,” kritik JK dalam diskusi webinar 'Segitiga Virus Corona' Universitas Indonesia, Selasa (19/5). “Menahan, mengurangi, mematikan, karena inilah sebabnya.”

“Kalau ini selesai, langsung orang bangkit, ekonomi bisa jalan lagi. Sosial kembali lagi orang bekerja,” sambungnya. “Tapi kalau ini tidak diselesaikan cepat, setidaknya menurun. Baru bisa ekonomi kita selesaikan.”


Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) ini menganggap sia-sia saja jika pemerintah tidak fokus dalam penurunan kasus dan lebih memilih sejumlah kebijakan yang menguntungkan perekonomian. Pasalnya kebijakan tersebut pada akhirnya justru tetap memperpuruk dunia perekonomian.

”Jangan bicara ekonomi saja,” tegas JK. “Mau apa pun bicara ekonomi, selama ini masih kayak gini, orang tidak bekerja, orang bekerja di rumah, orang kena, orang ketakutan, orang tidak sekolah, ya, begini.”

JK juga menyoroti banyaknya masyarakat yang tidak disiplin dalam selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tanpa adanya kesadaran diri dari setiap individu, maka JK meyakini penurunan kasus COVID-19 di Indonesia semakin sulit.

”Kalau cuma disiplin saja, seperti sekarang, tidak ada disiplinnya kita ini. Di Jakarta dan di mana yang PSBB,” ujar JK. “Masyarakat tidak terlibat 100 persen, tetap macet Jakarta ini, artinya penghindaran tidak terjadi.”

Kebijakan PSBB yang diterapkan pemerintah sendiri dinilai JK memang memiliki konsekuensi tidak akan dipatuhi masyarakat. Berbeda dengan kebijakan lockdown sejumlah negara yang diiringi sanksi tegas jika melanggar, PSBB dinilai terlalu lemah lantaran hanya berupa imbauan.

”Itu bedanya lockdown dengan PSBB. Kalau lockdown ada sanksinya, kalau PSBB hanya imbauan,” papar JK. “Akhirnya terjadilah seperti sekarang.”

(wk/lian)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait